PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mulai menerapkan skema alokasi anggaran sebesar Rp100 juta bagi setiap rukun warga (RW) sebagai bagian dari proses penyusunan program pembangunan di tingkat lingkungan.

Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, mengatakan seluruh usulan yang telah disepakati melalui rembuk warga di masing-masing RW harus dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Usulan tersebut juga wajib dicatat dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) agar menjadi bagian dari dokumen perencanaan pemerintah.

Menurut Markarius, integrasi usulan ke dalam SIPD diperlukan agar setiap program yang diajukan memiliki dasar perencanaan yang jelas dan dapat diproses sesuai mekanisme penyusunan anggaran.

Ia mencontohkan, Kecamatan Sukajadi memiliki 38 RW. Dengan alokasi Rp100 juta untuk setiap RW, anggaran yang disiapkan bagi kecamatan tersebut mencapai Rp3,8 miliar.

Anggaran itu akan digunakan untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas di masing-masing RW berdasarkan hasil musyawarah bersama warga.

Selain itu, Markarius meminta agar setiap usulan program dipresentasikan dalam Musrenbang tingkat kecamatan. Menurutnya, penyampaian rencana tersebut dapat memberikan gambaran mengenai prioritas pembangunan di setiap wilayah sekaligus menjadi bahan pembahasan dalam penyusunan program pemerintah daerah.

"Seluruh hasil rembuk warga harus masuk ke Musrenbang dan diinput ke dalam SIPD agar proses perencanaan dapat berjalan dengan baik," ujar Markarius, Sabtu (28/3/2026).**