Bupati Inhu Perjuangkan DAK UPTD PPA dan Rumah Aman Korban Kekerasan

Berkabarnews.com, Inhu - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hulu (Inhu) menunjukkan komitmennya memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak. 

Untuk itu Bupati Indragiri Hulu, Ade Agus Hartanto, melakukan audiensi strategis dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, Dra. Hj. Arifatul Choiri Fauzi, di Jakarta, Kamis (9/7/2026).

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja bertajuk "Roadshow Pemkab Inhu Jilid 2", dengan agenda utama menyampaikan proposal usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk pembangunan dan peningkatan sarana-prasarana Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), sekaligus pembangunan Rumah Aman (Shelter) di Kabupaten Indragiri Hulu.

Dalam audiensi tersebut, Bupati Ade Agus Hartanto didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Inhu, Zulfahmi Adrian, bersama jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. 

Sementara Menteri PPPA didampingi Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Indra Gunawan, Staf Khusus Bidang Perlindungan Perempuan Hj. Ariza Agustina,  serta Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Wilayah III Dra.Dewa Ayu Laksmiadi Janapriati.

Bupati Ade Agus menegaskan, langkah jemput bola ke pemerintah pusat merupakan bentuk keseriusan Pemkab Inhu dalam menghadirkan layanan perlindungan yang lebih layak, aman, dan profesional bagi perempuan serta anak korban kekerasan.

"Urusan perlindungan perempuan dan anak merupakan pelayanan dasar wajib pemerintah daerah. Keterbatasan fiskal daerah bukan menjadi penghalang bagi kami untuk terus berjuang di tingkat pusat guna menghadirkan pelayanan yang cepat, aman, nyaman, dan menjaga kerahasiaan korban," ujar Ade Agus.

Menurutnya, kebutuhan peningkatan fasilitas pelayanan semakin mendesak seiring meningkatnya kompleksitas kasus yang ditangani UPTD PPA. Berdasarkan data Januari hingga Mei 2026, tercatat sebanyak 32 kasus telah ditangani, terdiri dari 30 kasus anak dan 2 kasus perempuan dewasa.

Meski tingkat penyelesaian pengaduan mencapai 100 persen setiap tahunnya, keterbatasan ruang konseling ramah anak, ruang mediasi, hingga minimnya fasilitas pendukung operasional masih menjadi tantangan dalam memberikan pelayanan yang optimal.

Melalui usulan DAK Fisik tersebut, Pemkab Inhu merencanakan pembangunan gedung UPTD PPA yang dilengkapi ruang pelayanan pengaduan, ruang konseling khusus, ruang mediasi, fasilitas ramah disabilitas, serta pembangunan Rumah Aman (Shelter) dengan kamar hunian sementara, ruang terapi, ruang bermain anak, hingga pengadaan kendaraan operasional untuk menjangkau korban di wilayah terpencil.

Menanggapi usulan tersebut, Menteri PPPA RI, Arifatul Choiri Fauzi, menyampaikan apresiasi atas kesiapan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dalam memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak.

Menurutnya, Inhu telah menunjukkan kesiapan yang matang, mulai dari status kepemilikan lahan milik pemerintah daerah yang bebas sengketa, kesiapan regulasi, ketersediaan sumber daya manusia, hingga koordinasi lintas sektor yang berjalan baik bersama Unit PPA Polres Inhu dan Pengadilan Negeri Rengat.

Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan mampu memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Indragiri Hulu. ,**/iin