Jakarta — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar diskusi bersama jajaran Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan se-Indonesia untuk membahas penyusunan transformasi organisasi dan tata kerja Kantah agar lebih efektif melalui pendekatan berbasis kewilayahan, di Jakarta, Senin (11/05/2026).

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, mengatakan transformasi organisasi diperlukan agar BPN mampu bekerja lebih efektif di tengah kompleksitas wilayah Indonesia yang sangat beragam. Menurutnya, perubahan tersebut diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik agar semakin maksimal, cepat, tepat, dan responsif.

“Bagaimana kemudian BPN dapat bekerja lebih efektif di tengah kompleksitas wilayah Indonesia yang sangat beragam, agar lebih menjaga upaya pelayanan publik yang maksimal,” ujar Wamen Ossy dalam rapat yang berlangsung secara daring.

Saat ini, struktur organisasi Kantah dibangun dengan pendekatan tematik, yaitu pembagian seksi berdasarkan fungsi teknis dan jenis layanan. Struktur tersebut mencakup Seksi Survei dan Pemetaan, Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Seksi Penataan dan Pemberdayaan, Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan, serta Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa.

Wamen Ossy menekankan, pada tahap awal perumusan transformasi OTK tersebut, jajaran ATR/BPN perlu melakukan kajian secara matang dan mendalam. Kajian itu diharapkan mampu menjawab kebutuhan layanan masyarakat yang semakin dinamis, tanpa mengabaikan aspek teknis pertanahan yang selama ini menjadi dasar kerja Kantah.

Menurutnya, persoalan pertanahan di lapangan sering kali muncul dalam konteks wilayah tertentu. Misalnya, kawasan yang berkembang cepat akibat investasi dapat memunculkan kebutuhan sertipikasi, penataan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, hingga potensi sengketa pertanahan.

“OTK kita menitikberatkan pada penguasaan fungsi atau teknis, maka pendekatan wilayah mencoba memperkuat penguasaan lapangan dan dinamika wilayah kerja,” jelas Wamen Ossy.

Kepada para Kepala Kanwil BPN Provinsi, Kepala Kantah Kabupaten/Kota, serta jajaran yang mengikuti pertemuan daring, Wamen Ossy memaparkan sejumlah manfaat OTK berbasis wilayah. Di antaranya memperkuat pemahaman kondisi lapangan, memperbaiki rentang kendali organisasi, meningkatkan deteksi dini persoalan pertanahan, serta mendukung integrasi layanan berbasis data digital dan spasial.

“Kita sedang menuju layanan pertanahan modern berbasis digital dan spasial. Ini tidak lagi dianggap sebagai penanganan sektoral, tetapi harus menyeluruh,” tutur Wamen Ossy.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyoroti pentingnya kejelasan pembagian tugas dan fungsi, baik di tingkat kementerian, Kanwil, maupun Kantah. Menurutnya, koordinasi antarfungsi dan rantai komando yang terstruktur menjadi kunci dalam mendukung transformasi pelayanan.

“Struktur organisasi kita ini menentukan jalannya proses pelayanan publik kepada masyarakat. Harapan kita ingin memberi pelayanan yang terbaik, kualitas terjamin, sekaligus pengembangan SDM,” pungkas Dalu.**/rilis