Berkabarnews.com, Pekanbaru - Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid melakukan rapat koordinasi bersama Bupati Siak Afni Z dan Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho beserta pemerintah daerah terkait, untuk mendorong pengelolaan sampah di Provinsi Riau menjadi sumber energi listrik. Kegiatan ini berlangsung di Rumah Dinas Gubri, Senin (03/11/2025).

Gubri mengatakan, pengelolaan tersebut merupakan arahan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, melalui pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL), daerah harus mampu mempersiapkan persyaratannya.

“Kita kumpul hari ini dalam rangka menangani pengelolaan sampah yang diberikan penugasan oleh negara melalui Danantara untuk dikelola dengan skema pembiayaan. Untuk itu, kita harus mempunyai kesiapan dalam pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL),” ujar Gubri.

Dijelaskan Gubri, pembangunan fasilitas PSEL merupakan bagian dari kebijakan strategis nasional yang diarahkan untuk memperkuat pengelolaan sampah secara modern dan berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Riau telah menyiapkan lahan yang memadai untuk mendukung pelaksanaan proyek tersebut.

“Saya sudah berkomunikasi dengan Menteri LH, bagaimana ini supaya bisa didorong. Oleh karena itu, Menteri LH RI mengirimkan Kepresnya kepada saya kalau bisa dikolaborasikan dengan kabupaten/kota, supaya dapat dikelola,” katanya.

Diungkapkan Gubri, pengelolaan sampah di Riau akan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan daerah sekitar. Yang menjadi fokus kerjasama untuk saat ini yaitu Kota Pekanbaru, Siak, dan Kampar.

“Ini menjadi sampah komunal yang bisa ditampung, ada Siak, Kampar, dan Pekanbaru. Kami pihak provinsi sudah mempunyai lahannya sekitar 40 hektare,” ungkapnya.

Terkait dengan pembiayaan, Gubri Abdul Wahid menerangkan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan skema khusus agar pembangunan PSEL tidak membebani keuangan daerah. Melalui Danantara dan BUMN, proyek ini akan berjalan lancar.

“Skema pembiayaan, pembelian listrik oleh PLN sebesar USD 20 cent/kWh. Pemerintah daerah tidak membayar tipping fee dan jaringan listrik menjadi tanggung jawab PT PLN,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa dari sisi kesiapan bahan baku, Riau telah memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan pemerintah pusat. Menurutnya, potensi energi dari sampah di Riau sangat signifikan dan menjadi peluang besar untuk dikembangkan.

“Kalau kita lihat syaratnya itu, pemerintah daerah wajib menjamin pasokan sampah minimal 1.000 ton/hari. Jika berdasarkan data, timbulan sampah di Kota Pekanbaru 1.011 ton per hari, Kabupaten Siak 192 ton per hari, dan Kampar 350 ton per hari. Artinya jika kita berkolaborasi, syarat itu sudah terpenuhi,” ujar Gubri.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau, Embiyarman, menyebut bahwa pembangunan PSEL akan menjadi langkah konkret. Sehingga, ini dapat mewujudkan pengelolaan sampah yang mempunyai nilai tambah.

“PSEL ini tentu saja menjadi solusi strategis pengelolaan sampah sekaligus penyediaan energi untuk kita. Terlebih kita sudah punya lahannya di Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar dengan luas kurang lebih 40 hektare, yang merupakan aset milik Pemprov,” tuturnya.**/ian/adv