BNEWS - Ahli geologi sekaligus Direktur Eksekutif Patahan Sumatra Institute (PSI), Ade Edward, menyarankan tiga langkah mitigasi yang dapat dilakukan pemangku kepentingan untuk mengantisipasi ancaman banjir lahar dinginatau galodo di kawasan Gunung Marapi, Sumatera Barat (Sumbar).   

Pertama, katanya, resettlement pemukiman di Kawasan rawan bencana (KRB) Gunung Marapi yang dilakukan dengan penataan kawasan nagari berbasis mitigasi bencana. Kedua, kawasan daerah aliran sungai dan sempadan sungai zona rawan banjir lahar dan erupsi Gunung Marapi dikonversi menjadi kawasan konservasi.

"Buffer zone sebagai peredam ancaman banjir lahar dingin yang juga mempunyai nilai ekonomi tinggi (green economic)," katanya, Senin (3/6/2024).  

Terakhir, Ade Edward menyarankan, pembangunan sabo dam serta infrastruktur pengendalian aliran banjir lahar debris flow harus terencana baik untuk mencegah risiko banjir lahar Gunung Marapi.  

Ade mengatakan, saran tersebut merupakan hasil dari pokok-pokok pikiran yang menjadi isi Deklarasi Padang II, atau kelanjutan Deklarasi Padang I pada 2005, yang berisikan pokok pikiran mengenai mitigasi gempa dan tsunami di Sumatera Barat.

Menurut Ade, penataan dilakukan dengan memindahkan pemukiman warga yang berada di dalam sempadan sungai rawan banjir lahar ke lokasi lain yang relatif lebih aman di dalam nagari (desa) yang sama.  

Kemudian daerah sempadan sungai yang rawan banjir lahar dialihkan menjadi kawasan konservasi yang produkti, dengan menanam jenis vegetasi yang dapat berfungsi sebagai peredam banjir lahar sekaligus memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat setempat (green economic.**/zie