PEKANBARU - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau mempertanyakan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk masyarakat, karena mengalokasikan  anggaran  dengan jumlah  besar  untuk  membiayai  yang bukan kewajiban dan prioritas daerah.

Menurut Tarmizi, Deputi Koordinator FITRA, Senin (1/3/2021), Pemrov Riau telah mengalokasikan dana sebesar Rp213,5 miliar untuk pembangunan gedung perkantoran, ketika Pandemi Covid-19 masih terjadi dan kondisi keuangan daerah tidak stabil.

FITRA Riau dalam keterangan persnya menyatakan, yang seharusnya menjadi prioritas pembangunan di tengah situasi Covid19 dan untuk mencapai visi dan misi justru terabaikan dan minim alokasi anggaran dari Pemrov Riau.

Tahun  2021,  pemerintah  provinsi  Riau melalui  APBD  mengalokasikan sebesar Rp213,5 miliar untuk membiayai program pembangunan gedung kantor, terdiri dari Rp98,4 miliar untuk pembangunan Markas Korem 031/Wirabima, Rp64 miliar untuk pembangunan rumah ibadah serta sisanya Rp32,2 miliar untuk pembangunan gedung kantor pemerintahan lainnya.

Menurut Tarmizi, alokasi anggaran yang tidak prioritas itu juga berlawanan dengan pernyataan -pernyataan Pemrov Riau bahwa pembangunan insfrastruktur pelayanan dasar publik tidak bisa dibangun secara maksimal karena minim anggaran.

"Bahkan pemerintah provinsi Riau   berencana mengajukan hutang untuk membiayai infrastruktur. Namun, justru dengan keuangan yang ada pemerintah menggelontorkan anggaran besar untuk membiayai yang bukan kewajiban dan bukan prioritas daerah," kata Tarmizi.

Tarmizi menjelaskan, Secara aturan seharusnya APBD disusun berdasarakan mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Tentu seluruh isinya rencana kerja daerah adalah agenda strategis yang diusulkan melakukan mekanisme musyawarah rencana pembangunan.

“Yang menjadi pertanyaan, pembangunan gedung korem itu usulan dari masyarakat mana? Lalu anggaran itu dialokasikan menjawab permasalah daerah yang mana pula?,” tanya Tarmizi.**/zi/ril