BNEWS - Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Provinsi Jambi, melakukan konsultasi dan koordinasi ke Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan adat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Minggu 27 agustus hingga Selasa 29 Agustus 2023.

Menurut Ketua Pansus IV DPRD Provinsi Jambi, Dr Fadli Sudria, konsultasi tersebut terkait pembahasan Ranperda Provinsi Jambi tahun 2023, tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Jambi.

"Tujuan dilakukan konsultasi tersebut yakni sebagai bahan pengayaan di dalam materi Ranperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Jambi," katanya.

Selain itu juga untuk mengetahui terkait penanganan konflik tenurial dan hutan adat serta untuk mengetahui bentuk konvensasi Masyarakat Hukum Adat yg dapat diberikan oleh pemerintah pusat.

"Selain itu kita juga itu ngin mengetahui apakah ada dukungan dana/anggaran dari pemerintah pusat dalam hal ini KLHK untuk masyarakat hukum adat," kata Fadli Sudria.**/ara/Ant