BNEWS - Dalam rangka pertemuan teknis pembahasan dan verifikasi isu pengelolaan ekosistem mangrove, serta perumusan program/kegiatan untuk Kabupaten Bengkalis dan Siak, Dinas KLHK dan P3E Sumatra mengadakan Rapat internal, di ruang rapat lantai II kantor Bappeda Kabupaten Siak, Senin (15/5/2023).

Tampak hadir perwakilan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Kepala Bappeda dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis, Wan Zulkarnanda, Kepala Sub Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan Eri Cahyadi.

Kenudian Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, Sri Hartati, Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Perizinan Tertentu II Rahma Putra, Kepala Seksi penegakan Hukum DLH kabupaten Bengkalis Endang Kurniawati.

Dinas Kabupaten Bengkalis yang ikut dalam Rapat tersebut yakni Bappeda Kabupaten Bengkalis, Dinas PMD Bengkalis, Dinas Perikanan dan Kelautan serta DPTMSP Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan data dalam kurun waktu 2020–2024, Kepala Dinas PMD Kabupaten Bengkalis Ismail mengatakan, ada 155.121 hektar ekosistem mangrove di Riau yang akan direhabilitasi.

Untuk Kabupaten Bengkalis, berdasarkan kondisi eksisting ada 598 hektar mangrove dengan kerapatan sedang  dan 1.274 ha dengan kerapatan jarang.

Disamping itu, ada potensi habitat mangrove seluas 1.628 ha. Artinya, ada seluas total 3.500 hektar mangrove di Kabupaten Bengkalis yang berpotensi untuk direhabilitasi, diperlukan pembahasan teknis dan verifikasi isu pengelolaan ekosistem mangrove.

Pemerintah Kabupaten Bengkalis katanya, sangat mendukung penuh kegiatan ini, dan ini merupakan salah satu solusi yang sangat penting untuk berbagai jenis masalah lingkungan, terutama untuk mengatasi kerusakan lingkungan.

"Sesuai dengan visi yang ingin kami capai yaitu terwujudnya Kabupaten Bengkalis Bermarwah, Maju dan Sejahtera,” tutupnya.**/Inf