BNEWS - Kepala Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar), Yefri Heriani, meminta Pemerintah Provinsi (Pemrov) Sumatera Barat (Sumbar) untuk menyosialisasikan jalur alternatif saat libur lebaran tahun ini, untuk mengatasi kemacetan.

Menurut Yefri dalam diskusi "Arus Lebaran 2023: Masalah dan Solusi" yang digelar Ombudsman Sumbar, Kamis (6/4/2023), kemacetan di Sumbar disebabkan oleh beberapa faktor.

"Diantaranya karena jumlah ruas jalan tidak seimbang dengan kendaraan yang melewati, jalur alternatif yang kurang disosialisasikan dan kurang efektif dilewati," katanya.

Selain itu, kata Yefri, juga karena terbatasnya jumlah petugas dan tidak jelasnya standar pelayanan, jalan seketika menjadi lokasi pakir dan banyaknya jalan yang rusak.

Kemudian, macet juga dapat terjadi karena bencana, pengendara tidak patuh aturan, usaha masyarakat di pingir jalan yang membuat kemacetan, pasar tumpah dan penyempitan jalan oleh masyarakat yang melakukan pemintaan sumbangan.

“Hal itu dasar pemicu kemacetan, jalan yang seharusnya kita tempuh 2 jam bisa menjadi 5 jam,” katanya.

Yefri juga mengatakan, dalam mudik kali ini ada beberapa tantangan yang harus dipecahkan oleh pemerintah di Sumbar. Hal itu mulai dari kemacetan yang berjam-jam di beberapa daerah.

 “Sumbar seolah-seolah tidak mampu menjamu 2 juta pemudik pulang kampung dengan aman dan nyaman,” ujar Yefri.

Sebagai pemantau penyelengaraan pelayanan publik, menurutnya, Ombudsman hanya bisa memberikan saran pada pemerintah daerah di Sumbar untuk menyukseskan mudik kali ini.

"Pemerintah daerah di Sumbar harus fokus sosialisasi jalur-jalur macet dan jalur altenatif. Macet ini terjadi setiap tahun ketika mudik, jadi harus bisa dipecahkan,” tuturnya.**/syf