BNEWS - Sesuai kuota awal sebanyak 7.297 guru di lingkungan Pemprov Riau akan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Siapa saja peserta yang dinyatakan lulus seleksi, akan diumumkan pada 10 April medatang.

"Ini rapat tindaklanjut pengaduan dari guru PPPK. Jadi ada beberapa diskusi yang dipertanyakan Dinas Pendidikan (Disdik) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD)," ujar Wakil ketua DPRD Riau Syafaruddin Poti usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi V DPRD Riau, Kamis (6/4/2023).

Ia mengatakan dasar awal porsi kuota itu 7.297 sesuai SK Kemendikbud yang pertama. Akan tetapi ada lagi SK kedua 00149 bisa dikonfirmasi ke Kepala Disdik Riau, itu bergeser 3.302 orang.

Tentang pengumuman seleksi yang lulus kata Syafaruddin Poti, akan diumumkan pada 10 April mendatang. Cuma saja usulan awal dimana dia bertugas, itu sudah dibuka.

"Tapi ada juga yang belum bertugas di SMA itu, tapi dia ndak keluar. Ada juga yang keluar, tapi penempatannya itu tidak ada," ujarnya.

Politisi asal fraksi PDIP DPRD Riau itu menerangkan, persoalan tersebut sudah sampai di Disdik dan BKD dan sudah menyurati Kemenpan RB dan Kemendikbud. Gubernur juga sudah menyurati.

"Kita tunggu saja, mudah-mudahan kuota yang 7.297 ini bisa diakomodir pusat. Kalau semua ini diakomodir tidak ada masalah. Jadi mudah-mudahan bisa diperjuangkan oleh Disdik dan BKD ke Kementerian," tukasnya.

Sementara itu berdasarkan infomasi yang berhasil dihimpun awak media menyebutkan, guru yang lulus seleksi PPPK, tapi tidak sesuai penempatannya jumlahnya cukup banyak di Riau, yakni mencapai 3.302 orang.

"Jadi cukup banyak yang tidak sesuai penempatannya, lebih dari separuh, karena yang dinyatakan lulus seleksi sesuai formasi diperkirakan 5.000 orang," kata Ikhwan Ridwan, Selasa (4/4/2023).

Ikhwan mengatakan, menindaklanjuti hal itu pihaknya telah datang langsung ke Kemendikbud Ristek untuk melaporkan kondisi yang terjadi di Riau. Terutama terkait tidak sesuainya penempatan guru PPPK yang dinyatakan lulus seleksi.

"Kami sudah lapor ke Kemendikbud Ristek soal banyaknya guru PPPK yang tidak sesuai penempatannya itu," katanya.**/fin