BNEWS - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau menggelar rapat paripurna dengan agenda pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023, Kamis (10/11/2022).

Tindak lanjut rapat ini, dilakukan setelah melalui sejumlah pembahasan antara Banggar DPRD Riau dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), APBD Riau 2023 disahkan sebesar Rp9,83 triliun.

Rapat Paripurna ini dipimpin dan dihadiri oleh Ketua DPRD Riau Yulisman, Gubernur Riau Syamsuar, Wakil Ketua DPRD Riau Agung Nugroho dan Hardianto beserta serta seluruh ketua fraksi dan komisi yang ada di DPRD Riau.

Pimpinan sidang, Yulisman, usai rapat menyampaikan bahwa tahapan RAPBD di DPRD Riau sudah rampung dan tengah menunggu tahapan di Kementerian Dalam Negeri untuk evaluasi dan lainnya.

Yulisman memaparkan, adanya pengurangan dana bagi hasil (DBH) oleh pemerintah pusat kepada APBD Riau sekitar Rp600 miliar menyebabkan terdapat pengurangan anggaran Pemprov Riau.

"Maka, perlu ada prioritas yang sesuai dengan yang berkembang di masyarakat," tutur Yulisman.

"Tak boleh keluar dari yang ada di RPJMD. Tentu situasinya berkembang juga pasca Covid-19 banyak program prioritas pemerintah yang tertunda," ungkap Yulisman.

Yulisman memastikan, bahwa APBD sudah di Kaji Banggar dan TAPD antara DPRD Riau dengan Pemerintah Provinsi Riau dengan melalui tahapan dan evaluasi bersama.

Sementara itu, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat Kelmy Amri menjelaskan, terdapat empat faktor yang mempengaruhi APBD Tahun 2023.

Diketahui, anggaran APBD yang ditargetkan pada tahun 2023 ini sebesar Rp9,83 triliun lebih. Jika dibandingkan dengan APBD tahun 2022 sebesar Rp8,65 triliun lebih dan tentunya ini mengalami kenaikan sebesar Rp1,18 triliun atau 0,14 persen.

"Faktor yang mempengaruhi APBD Provinsi Riau Tahun 2023 yaitu, kerangka ekonomi makro daerah, kondisi dan proyeksi ekonomi global, kondisi ketenagakerjaan dan kondisi kesejahteraan masyarakat," kata Kelmy Amri

Terkait kerangka ekonomi makro daerah terdapat tujuh prioritas pembangunan di tahun 2023 yaitu menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, meningkatnya ketahanan pangan daerah.***/zie