BNEWS - Setelah lima tahun mengikuti program perlindungan anak, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar kembali menerima anugerah Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dengan Kategori Madya dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI.

Anugrah ini diberikan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang diwakili oleh Deputi bidang Pemenuhan Hak Anak Agustina Erni dan diterima oleh Pj Bupati Kampar Kamsol, di Kementrian PPPA RI Jakarta Pusat, Selasa (2/8/2022).

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati yang diwakili Deputi bidang Pemenuhan Hak Anak Agustina Erni saat penyerahan anugrah tersebut mengatakan, kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak telah diamanatkan dalam  Undang-undang Nomor 35/2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23/2002 tentang Perlindungan Anak.

“Pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan program perlindungan anak di daerah melalui pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)," ungkapnya.

Untuk itu katanya, Kementerian PPPA terus mendorong Pemerintah daerah untuk mewujudkan KLA sejak tahun 2016, sebagai komitmen untuk melindungi anak.

"Tujuannya untuk membangun inisiatif pemerintah kabupaten/kota lebih responsif terhadap kepentingan anak baik dalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan serta kemitraan," katanya.

Sementara itu Pj Bupati Kampar mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada seluruh pihak, Forkopimda Kampar serta instansi terkait, lembaga ataupun organisasi serta seluruh masyarakat Kabupaten Kampar, yang telah bekerja sama mewujudkan Kabupaten Kampar sebagai Kabupaten Layak Anak .

“Semoga untuk selanjutnya kita bisa Kategori Utama. Yang penting kita selalu koordinasi dengan OPD terkait dan edukasi kepada masyarakat. Terpenting sarana dan prasarana untuk anak dan perlu koordinasi dengan semua OPD yang terkait,” kata Kamsol.

Menurut Kamsol, Pemkab Kampar akan melanjutkan komitmen pemenuhan hak dan perlindungan anak dalam pembangunan daerah, melalui implementasi kebijakan, program serta kemitraan dengan lembaga non pemerintah.**/rus