BNEWS - Pengurus Ikatan Keluarga Luhak Agam (IKLA) Riau mendatangi Pengurus Ikatan Keluarga Minang Riau (IKMR) di Pekanbaru hari ini, Rabu (8/6/2022), untuk membicarakan persoalan pelantikan IKLA kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) yang mengatasnamakan IKLA Riau, dan memiliki potensi memecah belah organisasi, karena IKLA Ujung Batu tersebut bukan bagian dari IKLA Riau.

Bahkan kedatangan Wakil Bupati Agam Irwan Fikri, S.H, menghadiri pelantikan dan pengukuhan pengurus IKLA Kecamatan Ujung Batu Periode 2021 - 2026, pada Sabtu (4/6/2022) tersebut, ternyata juga tanpa sepengetahuan Bupati Agam Dr. H. Andri Warman, S.Sos., M.M. dan tanpa pemberitahuan juga kepada IKLA Riau.

Ketua Umum IKLA Riau HM Hanafi yang datang bersama Wakil Ketua Prof Rifardi, Sekretaris Drs. Berman dan Bendahara Doni Surbakti dan diterima oleh Ketua Harian IKMR Marjoni Hendri, mewakili Ketua Umum IKMR Basrizal Koto mengatakan, yang menjadi persoalan bagi IKLA Riau adalah pemakaian atribut IKLA Riau dalam spanduk yang dipasang dalam acara pelantikan, sementara IKLA Ujung Batu bukanlah bagian dari IKLA Riau.

"Kami tidak mengetahui ada IKLA Ujung Batu dan jelas itu bukan bagian dari IKLA Riau. Tetapi mengapa mereka memasang spanduk atas nama IKLA Riau. Ini kan bisa berpotensi memecah belah sesma IKLA, sesama orang Agam. Saya tidak tau mereka IKLA yang mana," kata Hanafi.

Menurut Hanafi, kedatangan Wakil Bupati Agam ke Ujung Batu juga tidak ada memberi kabar kepada IKLA Riau. Ini tentu terasa janggal. Bagaimana bisa pelantikan IKLA daerah tanpa sepengetahuan IKLA Riau dan Wakil Bupati yang datang juga tidak sepengetahuan IKLA Riau.

"Ini kan aneh, maksudnya apa. Tetapi jika mereka tidak memakai atribut IKLA Riau, tidak memasang spanduk IKLA Riau, tentu bagi kita tidak apa. Ini bagi kita tentu wajib dipertanyakan, maksudnya apa," ujar Hanafi.

Karena itu kata Hanafi, mereka mendatangi IKMR untuk minta pendapat dan saran, bagaimana agar persoalan pelantikan IKLA Ujung Batu ini tidak menganggu organisasi dan tidak terjadi perpecahan dalam organisasi.

"Sebagai induk organisasi orang Minang di Riau tentu kami minta pendapat kepada IKMR, karena kami juga bagian dari IKMR, seperti apa tindakan yang harus kami lakukan untuk penyelesaian masalah ini," kata Hanafi.

Sementara itu Marjoni Hendri yang menerima rombongan IKLA mengatakan bahwa masalah ini tentu harus diselesaikan, dicarikan jalan keluarnya. Bukan hanya penjelasan dari IKLA Ujung Batu saja yang diperlukan, tetapi juga keterangan dari Wakil Bupati Agam, apakah dia mengetahui yang dilantik itu bagian dari IKLA Riau atau bukan.

"Tindakan Wakil Bupati ini bisa membuat perpecahan. Bagaimana bisa dia datang tanpa menyapa IKLA Riau," kata Marjoni.

Marjoni bahkan langsung berkomunikasi dengan Bupati Agam, Dr. H. Andri Warman, S.Sos., M.M, menanyakan soal kedatangan Wakil Bupati Agam ke acara pelantikan IKLA Ujung Batu tersebut. Jawaban Bupati Agam ternyata cukup mengejutkan, karena kedatangan Wakil Bupati tersebut tanpa sepengetahuan Bupati Agam.

"Bahkan Bupati Agam menyatakan tidak mengetahui acara pelantikan tersebut dan Bupati juga tidak menerima undangan pelantikan IKLA tersebut. Ini makin aneh lagi," kata Marjoni.

Karena itu kata Marjoni, pengurus IKMR dan IKLA Riau secepatnya akan bermusyawarah mencarikan jalan keluar terbaik, karena yang harus diutamakan adalah kenyamanan dan persatuan warga Agam yang ada di Riau.

"Kita tidak ingin ada perpecahan, karena yang kita inginkan adalaha persatuan, kebersamaan," ujar Marjoni.**/ril