BNEWS - Kabupaten Kampar, Riau, kembali raih penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke 5 kali secara berturut-turut, dalam kurun waktu lima tahun atau sejak tahun 2015 sampai tahun 2020.

Penghargaan tersebut diterima Pemerintah Kabupaten Kampar dari Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau.

Piagam WTP diserahkan langsung oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau Ismed Saputra, dan diterima oleh Sekda Kampar Drs. Yusri,M.Si,  Senin (20/12/2021).

Sekda Kampar dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa atas penghargaan yang diraih Kampar, ke depannya Pemkab akan selalu menjaga administrasi setiap OPD dalam melakukan pengelolaan keuangan yang baik, dan  terus melakukan pembinaan dan pembelajaran bersama BPK.

Yusri pada kesempatan itu mengucapkan terima kasih kepada Kanwil DJPb Provinsi Riau yang selama ini telah bekerjasama dengan Pemkab Kampar, dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah khusus dengan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Ditambahakan Yusri bahwa kerjasama ini tentunya dapat membuahkan hasil yang diharapkan oleh masyarakat Kabupaten Kampar terutama oleh Pemerintah Kabupaten Kampar.

Kerjasama yang dilakukan dapat mengatasi seluruh permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

"Kami sangat mendukung dan apresiasi kepada forum pengelolaan keuangan negara sebagai wadah pertukaran data, informasi,  konsultasi dan berdiskusi dalam memajukan daerah," ucap sekda.

Sementara itu Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau Ismed Saputra menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Kampar dalam pegelolaan keuangan daerah telah memperoleh predikat WTP lima tahun berturut-turut.

"Biasanya penghargaan ini diserahkan di Jakarta, karena situasi saat ini masih pandemi Covid-19 maka diserahkan langsung oleh Kanwil yang terdekat dengan kabupaten yang bersangkutan," kata Ismed Saputra.

Menurut Ismed, penghargaan WTP yang diperoleh ini merupakan bukti nyata Kabupaten Kampar  terus berupaya menjaga profesinalitas, akuntabilitas, integritas dan tata kelola keuangan negara yang baik.**/rus