BNEWS - Percepatan pembangunan tak terlepas dari Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan Rencana

Detail Tata Ruang (RDTR), yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Namun dalam kenyataan, sering tidak sesuai kondisi ril dengan peruntukannya. Oleh sebab itu saat ini ada peluang untuk melakukan perubahan RTRW yang akan disampaikan kepada Gubernur Riau.

"Kepada Dinas Instansi terkait, Desa dan Kecamatan supaya segera memberikan laporan terhadap kondisi ril untuk perubahan yang nantinya akan diserahkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Gubernur Riau," kata Bupati Kampar melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Drs. H. Yusri, M Si, saat melakukan rapat terbatas, Rabu (28/7/2921). 

Hadir pada rapat ini Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Kampar Azwan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Aliman Makmur, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman, Khalisman, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar Yuricho Efril, dan Kepala Dinas PU PR yang diwakili Sekretaris Sukani.

"Kami minta Instansi terkait, Camat dan Kepala Desa untuk Mempercepat proses perubahan atau review RTRW Kabupaten Kampar, ini menyangkut dukungan terhadap program strategis dalam pembangunan kemasyarakatan maupun investasi," kata Yusri.

Menurut Sekda, perlu sinergi instansi teknis terhadap review RTRW  kondisi real di lapangan, seperti kawasan pemukiman, kawasan perkebunan, kawasan pertanian maupun
Sudah bersertigikat namun masuk dalam kawasan.
.
"Peran aktif camat dan kades dalam memberikan data kepada kita  untuk disampaikan ke Provinsi Riau diperlukan," ujar Yusri.

Dengan RTRW Kabupaten Kampar kata Sekda, ke depan dapat disesuaikan dengan peruntukkan, sehingga masyarakat tidak dirugikan dan yang paling utama mudah dalam mengambil kebijakan, terutama pembangunan strategis di Kabupaten Kampar.

"Jika sudah ada peta tata ruang, biaya-biaya yang dikeluarkan sudah bisa diukur berdasarkan zona tata ruang yang sudah dibuat," tutup Yusri.**/dai