BNEWS - Dewan Pengurusan Cabang (DPC) Serikat Tani Indonesia Bertemu Bupati Kampar, terkait percepatan penyelesaian konflik agraria dan penguatan kebijakan reforma agraria, di Kabupaten Kampar. Pertemuan diadakan di ruang rapat lantai II Kantor Bupati Kampar, Rabu (21/7/2021).

Bupati Kampar diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Yusri, didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kampar Ahmad Yuzar dan Kepala BPN Kabupaten Kampar Sutriswan, memaparkan bahwa dalam  permasalahan konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan pemerintah berada di tengah-tengah dalam penyelesaiannya, yang nanti akan memberikan win-win solution baik itu terhadap masyarakat maupun perusahaan.

"Pemerintah hanya sebagai penengah dalam setiap penyelesaian konflik lahan antara masyarakat petani dan perusahan, sebelumnya akan kami pelajari dulu duduk persoalannya seperti apa, kemudian nantinya kita turun kelapangan agar lebih jelas, tanahnya yang mana, apa dan siapa yang menerima,” tegas Yusri.

Sekda Kampar juga meminta agar berkas-berkas administrasi serta kronologis persoalan-persoalan konflik lahan tersebut diserahkan sehingga pemerintah yang nantinya ada kekuatan hukum yang kuat dalam pengambilan keputusan.

“Mana yang bisa kita selesaikan kita selesaikan dengan cepat, jangan ada penundaan, apa lagi saya selaku ketua KTNA Provinsi Riau tentunya ingin persoalan yang terkait dengan petani dapat segera diselesaikan," tegas Yusri.

Dalam pertemuan tersebut Sekda Kampar menerima berkas usulan tanah objek reforma agraria serikat petani Indonesia Dusun II Rumah III Desa Koto Garo Kecamatan Tapung Hilir.

Sebelumnya pembicara dari Serikat Tani Indonesia Kampar meminta agar pemerintah dapat mendukung percepatan penyelesaian konflik agraria, dan penguatan kebijakan reforma agraria di Kabupaten Kampar.

Hadir pada pertemuan ini Plt. Kadis Pertanian, Kadis Lingkungan Hidup, serta beberapa kepala bidang dinas terkait.**/dai