BNEWS - Para pelaku perambahan saat ini makin leluasa masuk dan merusak kawasan hutan, bahkan seolah tanpa hambatan. Mereka bahkan menggunakan alat berat. Di lapangan dapat ditemukan alat berat ini yang digunakan untuk membantu mempercepat aksi mereka.

Yayasan Sahabat Alam Rimba (Salamba) yang melakukan penelusuran di berbagai daerah di Riau menemukan alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan sangat bebas dan seolah tanpa larangan dari pihak pemangku kepentingan.

"Kami menduga pihak KPH mengetahui dan mengenal pelaku perambahan, namun dibiarkan ssja hutan alam dirusak. Tentunya patut diduga ada pembiaran dari instansi LHK," kata Ganda Mora, Ketua Yayasan Salamba Riau, Kamis (24/6/2021).

Salamba meminta, untuk mengantisipasi dan meminimalisir deforestasi hutan diminta kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk merelokasi kantor KLHK dan DLHK ke kawasan hutan yang masih ada kayunya, yang masih terjaga hutannya.

"Sebaiknya dibangun pos penjagaan di setiap jalan masuk, sehingga personel kehutanan tidak lagi menunggu surat tugas dari pimpinan dan biaya juga minimal. Dengan begitu setiap waktu mereka dapat menjaga kawasan hutan, margasatwa, hutan konservasi dan hutan produksi," kata Ganda Mora.

Menurut Ganda, personil Gakum, Polhut dan Jagawana ditempatkan di hutan yang masih produktif. Rimbawan harus hidup di hutan dan mencintai pelestariannya.

"Kita heran, kenapa Polhut dan Gakum berkeliaran dan berkedudukan di kota, sementara hutan dibiarkan dirambah dan dirusak. Anggaran dana banyak tetapi perambahan hutan semakin massif," ujar Ganda.

Ganda juga berpendapat, lebih baik menyelamatkan hutan yang masih ada daripada memaparkan jutaan hektare kawasan hutan yang telah beralih fungsi menjadi perkebunan.

"Mustahil hutan yang sudah beralih fungsi itu dapat dihutankan kembali, mengingat program reboisasi kita juga gagal," ujar ganda.**/zi