BNEWS - Kapolres Bengkalis melalui Kasat Resnarkoba Iptu Toni Armando menemui Wakil Bupati (Wabup) Bengkalis, Bagus Santoso, membahas pentingnya memberantas dan membasmi peredaran narkoba yang marak di Kabupaten Bengkalis. Pertemuan berlangsung di ruang kerja Wabup, Rabu (19/5/2021).
Dalam pertemuan tersebut, salah satu yang menjadi kendala menurut Iptu Toni yakni, tidak adanya Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) di Bengkalis. Akibatnya, jika barang bukti (BB) sedikit masih bisa direhabilitasi atau dijadikan informan, bukan harus dipidanakan karena terkendala tempat.
Selain itu diakui Iptu Toni, para pengedar narkoba di Kabupaten Bengkalis sangat menguasai jalur laut. Hal tersebut juga karena kurangnya alat penunjang operasional anggota Polisi.
"Kami sampaikan bahwa kami sangat membutuhkan alat tapping, di laut dibutuhkan alat radar angkatan laut, satu sabut kelapa saja akan terlihat dengan alat ini. Jika kita hanya menggunakan kapal, bahkan kapal besar akan kesulitan untuk mengejar mereka yang bermain di laut, saat ini kami fokus di darat," kata Toni.
Maka dari itu, Iptu Toni mengharapkan kerjasama antara Polisi, Pemkab serta TNI dalam pengendalian narkoba di Negeri Junjungan.
Sementara, Wabup Bengkalis Bagus Santoso menyebut, mengawali tugas sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati diakui perlu kesigapan ekstra menata birokrasi pemerintahan. Disamping PR lama pada keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dan terparah pada kasus narkoba.
"Jujur saja awal masa bakti kami, pasangan Kasmarni Bagus Santoso (KBS) PR-nya tidak hanya pembenahan masif pada birokrasi, di Kamtibmas terutama kasus narkoba cukup mengemparkan negeri ini," ujar Wabup.
Wabup juga menyorot kasus terkini ditangkapnya pegawai honorer di salah satu kantor OPD. Pemkab tegaskan tak akan mentolelir bentuk kejahatan terutama narkoba. Pemkab akan mengadakan tes urine secara acak kepada pegawai ASN maupun honorer.
Lebih lanjut dikatakan Bagus, di Negeri Junjungan ini kejahatan narkoba adalah tantangan dan tugas bersama melawannya.
"Narkoba sebagai kejahatan yang luar biasa bisa menjerat siapa saja sehingga pengawasan, pencegahan dan penindakan harus terus dilakukan," kata Bagus.
Wabup juga menyampaikan, Bupati Kasmarni telah mengintruksikan secepatnya untuk menggelar rapat koordinasi persiapan usulan BNNK.
Setakat ini kata Bagus, pendirian lembaga vertikal BNNK di Negeri Junjungan, sudah dilakukan koordinasi dengan lintas Perangkat Daerah (PD), terkait data kasus Narkotika pemkab melalui Kesbangpol sudah disampaikan ke Polres dan lapas.
“Kita sudah laporkan ke Bupati Ibu Kasmarni, Kesbangpol sudah menggesa untuk pendirian BNNK di Kabupaten Bengkalis. Kita persiapkan syaratnya," katanya.
Ini semua kata Bagus, juga menyangkut penganggaran dan hibah tanah. Insya Allah, tidak ada persoalan karena sudah dikoordinasikan dengan lintas perangkat daerah.
Wabup Bengkalis mengajak semua pihak untuk ikhtiar sehingga BNNK cepat terbentuk, karena di Kabupaten Bengkalis sudah sangat beresiko tinggi atau disebut wilayah zona merah.
"Tak ada kata bagaimana nanti, sekarang kita eksekusi langsung,” tegas Wabup.**/ris
