JAKARTA — Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ossy Dermawan, menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam mendukung pembangunan Sekolah Terintegrasi sebagai bagian dari Program Prioritas Nasional. Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Tingkat Menteri Pembangunan Sekolah Terintegrasi yang digelar di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Kamis (29/01/2026).

Dalam rapat tersebut, Ossy menekankan pentingnya kepastian penyediaan tanah dan penataan ruang agar pembangunan Sekolah Terintegrasi dapat berjalan cepat, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, aspek pertanahan dan tata ruang menjadi fondasi utama dalam memastikan proyek strategis nasional di bidang pendidikan tidak terkendala persoalan legalitas maupun tumpang tindih pemanfaatan lahan.

“Kementerian ATR/BPN siap mendukung penuh, mulai dari verifikasi status tanah, pengukuran, pendaftaran, hingga penerbitan sertipikat. Semua proses akan dilakukan secara cermat dan terukur agar pembangunan dapat segera direalisasikan,” ujar Ossy.

Ia juga menegaskan bahwa dalam proses penyediaan lahan, pihaknya tetap memperhatikan pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus memastikan pembangunan fasilitas pendidikan tidak mengorbankan sektor strategis lainnya.

Rapat tingkat menteri tersebut turut melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait guna menyinergikan kebijakan dan percepatan pelaksanaan program. Melalui kolaborasi lintas sektor, pembangunan Sekolah Terintegrasi diharapkan dapat berjalan optimal dan merata di berbagai daerah.

Program Sekolah Terintegrasi merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan akses dan kualitas pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, terintegrasi, serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Pemerintah menargetkan program ini mampu memperkuat layanan pendidikan sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.**/rilis