Berkabarnews.com, Pekanbaru - Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid resmi menetapkan status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Provinsi Riau, menyusul meningkatnya jumlah titik panas dan titik api dalam sepekan terakhir di wilayah Riau.

"Status ini diambil sebagai langkah responsif terhadap kondisi yang kian mengkhawatirkan,: kata Gubri saat melakukan pertemuan bersama Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq, Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto, dan jajaran forkopimda Riau di Gedung Daerah Balai Serindit Pekanbaru, Selasa (22/07/2025).

Gubri juga mengungkapkan bahwa wilayah di Riau dengan titik api terbanyak berada di dua kabupaten, yakni kabupaten Rokan Hilir dan kabupaten Rokan Hulu. Kedua daerah ini sebelumnya juga menjadi perhatian serius karena kerap mengalami karhutla setiap tahun. 

“Kita lihat dari titik api di Rokan Hilir dan Rokan Hulu yang paling banyak. Sehingga kita minta kepada seluruh pihak terkait hari ini, harus gerak lebih lagi,” ujar Gubri.

Karhutla di Riau

Sebelumnya, sejak 27 Maret lalu, Provinsi Riau telah berada dalam status siaga darurat karhutla hingga 30 November. Namun, peningkatan signifikan titik panas dan luasan lahan terbakar membuat Pemprov Riau mengambil langkah tegas. “Mulai hari ini, saya menetapkan status tanggap darurat,” jelas Gubernur.

Status ini memungkinkan penggunaan sumber daya secara maksimal, termasuk pengerahan bantuan logistik dan teknologi dari pemerintah pusat serta koordinasi lintas sektor. “Tanggap darurat ini dilakukan sebagai upaya kita untuk memaksimalkan penanganan karhutla. Kita perkuat monitoring dan ground checking titik hotspot,” jelas Gubri.

Gubernur Riau juga meminta dukungan penuh dari pemerintah kabupaten/kota di provinsi Riau agar meningkatkan upaya pengawasan dan pencegahan di daerah masing-masing. Menurutnya, pembukaan lahan dengan cara membakar masih menjadi penyebab utama terjadinya karhutla.

“Oleh karena itu himbauan kami kepada Wali Kota/Bupati terus mengedukasi masyarakat, jangan melakukan buka lahan dengan cara membakar,” terangnya.

Abdul Wahid juga menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mengawasi aktivitas masyarakat di lapangan dan mengingatkan bahwa kebakaran yang dimulai dari pembakaran kecil sangat mudah membesar dan menjadi tidak terkendali.**/nai