Berkabarnews.com, Pekanbaru - Saat rapat evaluasi realisasi fisik dan keuangan APBD Provinsi Riau Tahun 2025 yang digelar di ruang Rapat Melati, Kantor Gubernur Riau, Senin (26/5/2025). Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid menyatakan pentingnya pelaksanaan evaluasi APBD berkala oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Langkah ini kata Gubri, berguna untuk memantau sejauh mana capaian dari pelaksanaan program dan kegiatan di setiap instansi. "Evaluasi berkala merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan APBD yang sehat, khususnya dalam menghadapi perencanaan keuangan tahun 2026 mendatang," jelas Gubri/

Dengan sistem pemantauan yang konsisten, kata Gubri, pemerintah dapat menjaga ritme pembangunan yang selaras antara belanja fisik dan belanja keuangan, serta memastikan tidak terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan program.

“Saya ingin evaluasi ini dilakukan secara berkala, sehingga progres realisasi APBD bisa cepat dan tepati. Saya tidak mau seperti tahun 2024 kemarin dimana kita harus menanggung hutang dengan pihak ketiga. Saya ingin keuangan kita ditahun 2026 menjadi sehat dan tata kelola pemerintahan juga bisa terjaga dengan baik,” kata Gubri.

Gubri juga menekankan agar setiap program kerja yang dirancang oleh OPD tidak hanya formalitas belaka dan mengingatkan bahwa kegiatan yang dibiayai oleh APBD harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Program yang sekadar mengakomodasi perjalanan dinas tanpa muatan substansi tidak lagi mendapat tempat dalam skema pembangunan daerah.

Gubri tidak ingin menemukan lagi adanya instansi yang menjalankan program dengan proporsi tidak seimbang, misalnya 20 persen pengadaan fisik dan 80 persen perjalanan dinas. Menurut Gubri, skema seperti ini menunjukkan pemborosan anggaran yang tidak sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan efektivitas dalam belanja publik.

“Kegiatan dan program harus menyentuh langsung ke masyarakat. Tidak ada lagi kegiatan yang menyatu dengan perjalanan dinas. Jadi kalau kegiatan, ya kegiatan saja. Dirincikan siapa yang pergi, apa kerjanya, dan harus jelas tujuannya,” tegas Gubri.

Sebagai bentuk pengendalian, Abdul Wahid menginstruksikan agar anggaran perjalanan dinas disentralisasi melalui sekretariat masing-masing instansi. Dengan demikian, pengawasan terhadap perjalanan dinas dapat dilakukan lebih ketat oleh kepala dinas, sehingga penggunaannya bisa lebih terukur dan sesuai kebutuhan yang benar-benar relevan.

Gubri juga meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) lebih selektif dalam menyusun dan menyetujui kegiatan yang diusulkan. Kedua lembaga ini diminta untuk melakukan penyortiran dan hanya mengakomodasi kegiatan yang benar-benar menjadi prioritas pembangunan daerah.

Untuk tahun 2025, kata Gubri, fokus pemerintah adalah pada program-program strategis yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Tiga sektor utama yang menjadi perhatian adalah perbaikan infrastruktur jalan, peningkatan layanan pendidikan, serta penguatan fasilitas kesehatan.

“Tiga sektor ini termasuk dalam pelayanan dasar masyarakat. Untuk yang lainnya, bukannya tidak penting, tapi lebih sebagai stimulan saja,” katanya. **/ian