PADANG - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menjelaskan, tanah ulayat yang telah bersertifikat di Sumatera Barat (Sumbar) hingga saat ini baru berjumlah 10 bidang dari total 426 bidang yang ada.

"Di Sumbar jumlahnya masih sangat kecil baru 0,02 persen. Kita akan maksimalkan agar pada 2025 ini bisa tersertifikat semua," kata Menteri ATR Nusron Wahid usai Sosialisasi Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat di Padang, Senin (28/4/2025).

Nusron menjelaskan, kendala paling berat adalah masih kurangnya pemahaman para pemangku adat dan masyarakat adat akan pentingnya sertifikasi tanah ulayat. Selain itu adanya salah pemahaman bahwa dengan disertifikatkan, tanah ulayat menjadi mudah untuk diperjualbelikan. Padahal anggapan itu salah.

"Dengan disertifikatkan, maka akan jelas pemetaannya, jelas luas dan ukurannya, sehingga secara hukum diakui oleh negara. Dalam proses sertifikat itu, semua pemangku adatnya, bahkan anggota kaum, bisa ikut menandatangani sehingga tidak bisa diperjualbelikan oleh oknum," kata Nusron.

Menteri ATR Nusron mengatakan, bersama jajaran pihaknya akan memasifkan sosialisasi kepada masyarakat adat agar target tanah ulayat 100 persen bersertifikat pada 2025 bisa terealisasi.

"Saya akan turun langsung untuk memastikan prosesnya berjalan. Kalau perlu saya datang tanpa pemberitahuan. Setelah sosialisasi hari ini, nanti juga akan ada di Agam dan Mentawai," ujar Nusron.

Nusron juga menjelaskan, Kementerian ATR/BPN juga akan menggandeng Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) untuk menyosialisasikan program itu pada para tokoh adat di Sumbar.

Sementara Wakil Gubernur (Wagub) Sumbar Vasko Ruseimy menyebut pihaknya mendukung penuh upaya Kementerian ATR/BPN untuk mensertifikatkan tanah ulayat. "Tujuannya sangat baik dan ini memberikan perlindungan hukum pada kaum pemilik tanah ulayat, karena itu kita akan dukung penuh," katanya.**/syf