JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol l Nurofiq menyatakan, pemerintah mewajibkan 343 kabupaten/kota di Indonesia serius mengelola sampah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. "Kebijakan bersifat aplikatif dan wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah di Indonesia," ujarnya, Selasa (15/4/2025).

Hanif Faisol Nurofiq saat berada di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, juga menjelaskan, Pemerintah fokus melakukan pengelolaan sampah nasional melalui Peraturan Presiden (PP) Nomor 12 Tahun 2025 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

"Pengelolaan sampah ditargetkan rampung pada 2029 dengan capaian 50 persen pada 2025. Tetapi hingga saat ini capaian baru 39 persen. Kebijakan tersebut sudah diberikan kepada 343 kabupaten/kota serta beberapa provinsi se-Indonesia, dan semua sedang berjuang menyelesaikan masalah sampah," jelasnya.

Menurut menteri LH, kebijakan pemerintah tersebut harus dilaksanakan. Apabila tidak dilaksanakan ada pemberatan sanksi dan pengenaan pidana.

Saat meninjau Tempat Pengolahan Akhir Sampah (TPAS) Manggar, Kota Balikpapan, Menteri LH mengatakan, TPAS ini bisa menjadi contoh pengolahan sampah, karena menjadi salah satu pengolahan sampah yang terbaik di Indonesia. "Pengelolaan sampah Kota Balikpapan relatif paling bagus di Indonesia saat ini," tambahnya.

Pengelolaan sampah Kota Balikpapan dari hulu ke hilir mencakup TPAS Manggar, instalasi Intermediate Treatment Facility (ITF) Kota Hijau, hingga Material Recovery Facility (MRF) Gunung Bahagia, TPAS Manggar juga dilengkapi fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Kafe Metan, inovasi kerja sama Pemerintah Kota Balikpapan dan PT Pertamina Hulu Mahakam.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) katanya, akan bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengawal peningkatan pengelolaan sampah di Kota Balikpapan, karena bisa menjadi salah satu daerah yang mampu menjadi contoh buat Indonesia bila terus ditingkatkan.**/ara