LUBUK SIKAPING - Nevi Zuairina, anggota Komisi VI DPR-RI, mempersilahkan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud RI) memberlakukan sekolah tatap muka di semua lembaga pendidikan mulai Juni mendatang.

"Kalau memang sudah dianggap siap (untuk sekolah tatap muka), silahkan saja," katanya.

Tapi, diingatkan oleh politisi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) ini, jangan karena terburu-buru menerapkan kebijakan sekolah tatap muka tanpa mempertimbangkan banyak aspek, nanti terjadi hal-hal yang tak diinginkan.

"Misalnya, begitu kebijakan sekolah tatap muka dimulai, banyak anak (sekolah) yang kemudian dinyatakan terpapar Covid-19," ungkap Nevi.

Menurut Nevi, kebijakan sekolah tatap muka tersebut mesti dilakukan melalui sejumlah pertimbangan yang sangat matang.

Anggota DPR-RI dari Dapil Sumatera Barat (Sumbar) ini menyatakan hal tersebut di Lubuk Sikaping, ibukota Kabupaten Pasaman, Rabu (3/3/2021).

Tapi isteri mantan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno itu yakin, wacana pemberlakuan sekolah tatap muka oleh pemerintah pusat yang direncanakan akan dimulai Juni mendatang, sudah melalui pertimbangan yang sangat matang.

"Kalau semua kawasan sudah dinyatakan zona hijau penyebaran Covid-19, ya, sudah saatnya kebijakan sekolah tatap muka diterapkan kembali," tambahnya.

Apalagi proses vaksinasi telah dimulai sejak beberapa waktu lalu, menurut Nevi, kian memberi peluang untuk menerapkan sekolah tatap muka.

"Vaksinasai ini langkah yang sangat strategis untuk mengakhiri pandemi Covid-19," ungkapnya.

Kendati demikian, kalau kelak sekolah tatap muka kembali diterapkan, Nevi menekankan harus tetap dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat.

"Kendati sudah dinyatakan zona hijau, dan masyarakat juga telah menjalani vaksinasi, pelaksanaan protokol kesehatan merupakan suatu hal yang tak bisa ditawar-tawar, termasuk dalam penerapan sekolah tatap muka," ujarnya, mengingatkan.

Pada bagian lain, Nevi meminta pemerintah pusat untuk terus melakukan sosialisasi, edukasi dan memberi informasi tentang pentingnya program vaksinasi untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

"Baik sosialisasi, edukasi maupun penyampaian informasi kepada masyarakat harus dilakukan lebih masif lagi oleh pemerintah," kata Nevi.

Nevi mengatakan hal itu untuk menanggapi hasil sebuah survei yang menyebut sebagian masyarakat menolak untuk melakukan vaksinasi.

"Masyarakat harus mendapat informasi yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan akademis tentang vaksinasi. Jangan malah masyarakat mendapat informasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," katanya.

Nevi berada di Lubuk Sikaping, ibukota Kabupaten Pasaman, untuk melakukan kunker (kunjungan kerja) memanfaatkan reses (masa istirahat bersidang). Di kota ini Nevi melakukan sejumlah kegiatan, seperti penyerahan bantuan, bertemu dengan Bupati Pasaman yang baru, Benny Utama, dan berdialog dengan organisasi Perempuan Politik Kabupaten Pasaman.

Bantuan yang diserahkan Nevi berasal dari sumbangan BUMN (badan usaha milik negara), yang disalurkan ke sembilan keltan (kelompok tani) yang ada di Kabupaten Pasaman, yang tersebar di Rao, Talu, Gelugur dan Panti.

Di daerah ini, Nevi juga mengagendakan pertemuan dengan sejumlah kelompok masyarakat yang tersebar di berbagai tempat.**/sy