BNEWS - Kelompok kriminal bersenjata (KKB) sandera empat pekerja PT Inti Bangun Sejahtera (IBS) yang sedang melakukan pekerjaan tower BTS di Okibab, Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan.

Terkait upaya pembebasan para sandera ini, Menkominfo Johnny G Plate mengungkapkan pihaknya tengah berkoordinasi dengan TNI dan Polri. Tetapi faktor yang perlu diperhatikan saat membangun infrastruktur di Papua adalah keselamatan para pekerja.

"Masalah keamanan menjadi faktor yang sangat penting untuk diperhatikan dan menjadi penghambat dalam pembangunan infrastruktur digital di Papua. Di samping sulitnya mobilisasi logistik, aset (BTS) yang dibakar juga keamanan dan keselamatan personel perlu dikawal dan dipastikan keamanannya," katanya.

Johnny menyampaikan, delapan pekerja tahun lalu dibunuh dan ada empat pekerja yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Tanpa jaminan keamanan yang memadai, akan berdampak pada demoralisasi atas personel dan engineers infrastruktur digital yang sedang membangun di Papua.

Meurut Johnny, keselamatan para pekerja yang saat ini belum diketahui keberadaannya itu menjadi prioritas utama. Dia mengatakan pembangunan infrastruktur digital di Papua dilakukan pemerintah pusat demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Pemerintah daerah Papua, para tokoh masyarakat, dan rakyat Papua perlu mengetahui pembangunan infrastruktur digital di Papua yang dilakukan oleh pemerintah pusat adalah demi kepentingan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat dan masyarakat di Papua," katanya.

KKB Minta Tebusan Rp 500 Juta
Kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang menyandera empat pekerja PT Inti Bangun Sejahtera (IBS) di Okibab ini meminta tebusan Rp 500 juta sebagai syarat agar keempat sandera segera dibebaskan.

"Kelompok ini juga meminta tebusan Rp 500 juta agar mereka bisa dibebaskan," kata Danrem 172/PWY Brigjen Juinta Omboh Sembiring seperti dilansir detikSulsel, Sabtu (13/5/2023).

Menurut Juinta, pihaknya telah menyiapkan pasukan dalam upaya pembebasan para sandera. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk melakukan negosiasi.**/ara