BNEWS - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas, meresmikan empat Mal Pelayanan Publik (MPP) di Pulau Sumatera secara bersamaan, Jumat (12/5/2023).

Empat MPP yang diresmikan adalah MPP Kabupaten Lampung Utara, MPP Kabupaten Asahan dan MPP Kota Dumai yang dipusatkan di MPP Kabupaten Lampung Selatan di Jalan Trans Sumatra (Simpang Fajar) Desa Kedaton, Kecamatan Kalianda,

MenPAN-RB menyatakan keempat MPP itu diharapkan bisa meningkatkan angka investasi, sehingga memicu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Empat MPP tersebut adalah MPP Lampung Selatan, Lampung Utara, Asahan, dan Kota Dumai.

"Kita berharap Mal Pelayanan Publik ini dapat menjadi magnet investasi di daerah. Jika investasi meningkat, akan meningkatkan lapangan pekerjaan, dan menurunkan kemiskinan," kata Azwar Anas.

MenPAN-RB menjelaskan, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terjadi kendala dalam akses masyarakat terhadap layanan publik, seperti jarak yang jauh, antrean panjang, atau kurangnya informasi tentang layanan yang tersedia.

"Kehadiran MPP memberi kemudahan akses layanan publik bagi masyarakat," katanya.

Di MPP, kata MenPAM-RB, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan publik seperti pembuatan kartu identitas, paspor, izin usaha, pembayaran pajak, dan masih banyak lagi. Selain itu, masyarakat juga bisa mengakses informasi tentang layanan publik, baik secara online maupun melalui petugas yang tersedia di MPP.

Anas menegaskan pentingnya digitalisasi dalam proses pemerintahan, termasuk pelayanan. Nantinya, kata dia, pelayanan publik akan bergerak ke arah digital. Namun, ia mengakui digitalisasi pelayanan publik belum sepenuhnya optimal. Maka MPP menjadi program yang dinilai cukup memudahkan masyarakat.

MPP Kabupaten Lampung Selatan menyediakan 228 pelayanan dan perizinan secara terpadu dari 15 perangkat daerah dan 12 instansi vertikal/BUMN/BUMD. Sementara itu, MPP Kabupaten Lampung Utara menunjang 193 pelayanan dan perizinan secara terpadu dari 7 perangkat daerah dan 47 pelayanan dari 11 instansi vertikal/BUMN/BUMD untuk kemudahan pelayanan perizinan dan investasi.

Kemudian, MPP Kabupaten Asahan menyediakan 442 jenis layanan dari 22 instans. Adapun MPP Kota Dumai memiliki 106 layanan dari 21 instansi.**/ara