JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja kesehatan untuk penanganan pandemi Covid-19 baru mencapai Rp4,48 triliun per 8 Juli 2020. Jumlah tersebut setara 5,12 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp87,55 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.

Alokasi anggaran sebesar Rp4,48 triliun tersebut dipertanyakan oleh Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Pasalnya, kata Saleh Daulay anggota Komisi IX DPR RI, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan bahwa serapan anggaran penanganan Covid-19 hingga saat ini baru sebesar Rp340 miliar dari total Rp25,7 triliun yang disetujui Menkeu Sri Mulyani.

"Kan, dia [Kemenkeu] bilang Rp87 triliun, tapi yang turun cuma Rp25,7 triliun itu loh masalahnya, kemudian yang diserap cuma Rp340 miliar. Makanya, kita minta penjelasan dulu anggaran itu semua yang disebut Sri Mulyani ke mana saja, jangan-jangan bukan untuk Kemenkes saja," kata Saleh, Rabu (8/7/2020) dilansir dari CNN Indonesia.

Daulay meminta penjelasan dari Kemenkeu soal alokasi anggaran tersebut agar bisa diketahui pihak mana saja yang telah menerima alokasi anggaran untuk penanganan Covid-19.

Selain itu, anggota Komisi IX DPR yang lain Darul Siska mengaku tidak mengetahui total anggaran sebesar Rp4,48 triliun yang disebutkan oleh Kemenkeu.

"Kemenkes mengajukan Rp56 triliun, disetujui Kemenkeu Rp25 triliun. Nah, yang baru ada DIPA itu Rp1,9 triliun," kata Darul.

Staf Ahli Menkeu Bidang Pengeluaran Negara Kemenkeu sekaligus Ketua Tim Monitoring Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengungkapkan realisasi masih minim karena beberapa kendala. Salah satunya, keterlambatan klaim biaya perawatan dan insentif tenaga kesehatan.

"Ini yang kami lihat kendalanya adalah keterlambatan klaim, itu sebenarnya sudah tapi ada beberapa yang belum," ujar Kunta dalam konferensi pers virtual, Rabu (8/7/2020) mengutip dari CNN Indonesia.**