JAKARTA - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendukung kebijakan Presiden Jokowi, yang meminta kepala daerah hati-hati dalam membuat kebijakan untuk pemulihan ekonomi. Kebijakan Jokowi itu disampaikan saat Rapat Koordinasi dengan kepala daerah.

Menurut LaNyalla, kebijakan tersebut positif, namun dalam kunjungan kerjanya ke daerah, masih banyak hambatan ekonomi di daerah.

"Saya mendukung langkah presiden di tengah pandemi ini agar ekonomi dapat terus berjalan dengan positif," kata LaNyalla dalam keterangan resminya.

Tetapi kata LaNyalla, dalam kunjungan kerja saya ke sejumlah daerah, masih banyak contoh kasus hambatan ekonomi di daerah. Ini yang harus menjadi perhatian serius eksekutif.

Hambatan ekonomi di daerah tersebut kata LaNyalla, terkait monopoli, kartel, dan kebijakan unfair (tidak adil) kepala daerah terhadap pengusaha tertentu di daerah, yang diduga berkaitan dengan praktik “balas jasa” saat Pilkada kepada pemodal kepala daerah terpilih.

“Ini kan ujungnya menghambat ekonomi, karena adanya praktik unfair yang dilakukan kepala daerah, yang begini-begini, presiden harus tahu,” ungkapnya.

Padahal, lanjut mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur itu, pemerintah harus mendorong aktivitas perekonomian di daerah untuk menopang kinerja ekonomi nasional. Sebab, terhambatnya aktivitas ekonomi di daerah, sama dengan semakin terpuruknya aktivitas ekonomi nasional, dan konsekuensinya, terjadi kontraksi ekonomi lebih dalam lagi.

Sebaliknya, alumnus Universitas Brawijaya Malang itu berharap aktivitas ekonomi terus digenjot untuk menekan laju inflasi.

“Semua harus berjalan. Selain penanganan Covid-19 di wilayah masing-masing, perekonomian di daerah juga harus terus didorong bahkan ditingkatkan untuk menekan laju inflasi," kata LaNyalla.

Ia meminta kepada semua daerah mulai meningkatkan produktivitas ekonominya di berbagai sektor unggulan untuk membuat ketahanan dan kekuatan baru.

"Jadi pasca-pandemi kita siap menghadapi kenormalan seperti biasa," tuturnya.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi menggelar rapat koordinasi dengan Gubernur Sulawesi Selatan, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Banten, Gubernur Sumatera Utara dan Gubernur Kalimantan Timur di Istana Negara Jakarta, Selasa (09/02/2021).

Selain penanganan Covid-19, pesan penting Presiden Jokowi, agar kepala daerah tidak mengeluarkan kebijakan yang dapat melemahkan kegiatan perekonomian di daerah, terutama kebijakan yang menghambat pelaku usaha untuk terus menggerakkan roda perekonomian di daerah melalui aktivitasnya.**/ril