JAKARTA - Pilkada serentak tetap tahun 2024, karena mayoritas fraksi di DPR menolak revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Revisi UU Pemilu ini masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR 2021.

Semula, perdebatan revisi hanya terkait dengan sistem pemilu terbuka atau tertutup, syarat ambang batas perolehan suara partai politik, hingga pencalonan presiden. Namun, belakangan, revisi juga mengarah ke normalisasi pilkada serentak, atau akan ikut mengubah pasal tertentu pada UU 10/2016.

Pasal 201 ayat (8) UU 10/2016 menyebutkan: pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh wilayah NKRI dilaksanakan pada November 2024.

Kemudian ayat (9) menyebutkan, untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada 2022 dan yang berakhir masa jabatannya pada 2023, diangkat penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat wali kota sampai dengan terpilihnya gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota melalui pemilihan serentak nasional pada 2024.

Fraksi-fraksi yang semula mendorong dilakukan revisi UU Pemilu adalah PKS, Partai Demokra, Partai Nasdem, dan Partai Golkar, satu persatu menolak dilakukan revisi UU Pemilu, diawali oleh Partai Golkar.

Partai Nasdem akhirnya juga mengikuti jejak parpol lain untuk tidak mendukung revisi UU Pemilu. Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Surya Paloh mengarahkan agar Fraksi Partai Nasdem di DPR mengambil sikap untuk tidak melanjutkan revisi UU 7/2017 tentang Pemilu, termasuk mendukung sepenuhnya pelaksanaan pilkada serentak pada 2024.

Fraksi Partai Nasdem di DPR beserta jajaran diwajibkan untuk melaksanakan dan mengawal arahan Ketua Umum tersebut. Surya Paloh beranggapan, bangsa Indonesia saat ini tengah berjuang menghadapi pandemi Covid-19 dan melakukan upaya pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi. Upaya itu membutuhkan soliditas partai-partai politik dalam koalisi pemerintahan.

Sikap serupa juga disampaikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi PKB Luqman Hakim mengatakan, fraksinya akan menghentikan pembahasan revisi UU 7/2017 tentang Pemilu sesuai dengan perintah Ketua Umum DPP PKB Muhaminin Iskandar.

"Ketua Umum DPP PKB memerintahkan Fraksi PKB di DPR agar menghentikan pembahasan draf RUU Pemilu yang saat ini sedang berjalan dan mendukung pilkada serentak nasional sesuai UU 10/2016, yaitu padaNovember 2024," kata Luqman Hakim saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (6/2/2021).

Dengan demikian, mayoritas fraksi di DPR telah menyatakan penolakan terhadap pembahasan revisi UU Pemilu. Tinggal dua fraksi yang bertahan agar UU Pemilu direvisi, yang juga berdampak terhadap UU Pilkada, yakni PKS dan Partai Demokrat.***