BNEWS -  Pj Bupati Kampar Dr H Kamsol, MM menghadiri Rapat Koodinasi (Rakor) Penjabat (Pj) kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati dan walikota se Indonesia. Acara dilaksanakan di Gedung C Kementrian Dalam Negeri Jakarta, Kamis (16/6/2022).

Rapat Koordinasi ini memberikan penekanan kepada seluruh Pj Gubernur, Bupati dan Walikota se Indonesia agar dapat melaksanakan pembangunan, meningkatkan ekonomi masyarakat yang sedang turun, serta  isu-isu terkini yang terjadi di tengah masyarakat.

Pada kesempatan tersebut seluruh Menteri Koordinator (Menko) menyampaikan bahwa pertemuan tersebut untuk meningkatkan kinerja Penjabat Gubernur dan Bupati /Walikota, persoalan - persoalan yang dihadapi dan menyikapi kondisi yang terjadi saat ini, baik aspek ekonomi, aspek hukum dan aspek lain.

Aspek ekonomi ini menyangkut dengan ketenagakerjaan, kemiskinan, sumber daya manusia, ini bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyrakat. Penekanan selanjutnya adalah persiapan Pemilu tahun 2024 berupa anggran, personil dan data.

Oleh sebab itu, sesuai dengan arahan beberapa Menko dan Menteri tadi, Bahwa tugas dan tangungjawab tidak lain adalah peningkatan pelayan kepada masyarakat selama diamanahkan menjadi Pj Bupati.

"Beberapa arahan menteri juga sejalan dengan program kita seperti menyikapi kondisi saat ini baik dalam aspek ekonomi, yang mencakup ketenagakerjaan, SDM, juga pesiapan pelaksanaan Pemilu 2024 nantinya," kata Kamsol yang didampingi oleh Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Kampar, Yuricho Efril S.STP.

Menurut Kamsol, yang menjadi penekanan adalah bagaimana dapat dilakukan pencegahan dan penindakan terhadap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sehingga menciptakan pemerintahan yang Good Government dan Good Governance.

"Selama menjabat Penjabat Bupati kita akan berupaya untuk memberikan pelayanan yang maksimal, baik sektor pendikan, kesehatan serta pencanangan serta pengolahan sampah yang lebih produktif," terang Kamsol.

Terkait pengolahan sampah ini Kamsol menyatakan banyak daerah lain yang telah maju dan telah berhasil yang dapat dijadikan contoh, sehingga penanganan sampah di Kabupaten Kampar dapat lebih produktif dan optimal.

"Selain itu, selama menjabat Pj  yang perlu menjadi perhatian bagi kami adalah penanganan sampah dalam kota yang lebih produktif. Kita boleh mencontoh daerah lain yang sudah berhasil dalam pengolahan sampah dan itu kita terapkan didaerah kita," terang Kamsol.

Sementara itu Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD yang membuka secara resmi rakor menyampaikan kepada seluruh Pj untuk bisa nantinya memberi warna perubahan kepada yang lebih baik terkait prinsip dasar Otda dalam sistem pemerintahan.

Hal senada disampaikan Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, bahwa kepala daerah bukanlah penguasa masyarakat melainkan memimpin dalam pengambilan keputusan yang dipercayakan oleh Presiden dan dievaluasi sekali dalam tiga bulan.

"Jelas, tugas Anda dititipkan disetiap daerah untuk memajukan daerah Anda. Maju mundurnya Provinsi, Kabupaten/Kota tergantung kepala daerah," terang Tito Carnavian.

Untuk lebih jelas, kata Tito, peran penting seorang kepala daerah adalah mewujudkan tujuan negara, menjamin stabilitas politik dan keamanan, menjamin keselamatan masyarakat dari bencana dan pertumbuhan ekonomi, menjamin kepastian investasi dan perizinan usaha, menjamin kelangsungan pembangunan nasional serta mewujudkan aparatur yang bebas dari KKN.

Sebagai narasumber, hadir langsung dalam rakor tersebut Menko Marinvest Jenderal TNI (HOR) (Pur) Luhut Binsar Panjaitan, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol. Firli Bahuri, M.Si, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, Kapolri Jendral Pol Drs Listyo Prabowo, M.Si, Menko Perekonomian DR (HC) Erlangga Haryanto, M.BA, MMT, Jaksa Agung diwakili Wakil Jaksa Agung Dr Sunarta,SH,MH.

Selanjutnya Menko PMK diwakili Staf Ahli Bidang Stabilitas Politik Nyoman Shuida, Menteri PPN/Bappenas Deputi Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Erwin Dimas, SE,DEA, M.Si, M.P.A, Menpan-RB diwakili Depiti SDM Aparatur Dr Ir Alex Denni,MM serta ditutup Sekjen Mendagri Dr H Suhajar Diantoro,M.Si.**/rus