PEKANBARU - Tumpukan sampah masih terlihat dimana-mana dalam kota Pekanbaru, kotor dan menyebarkan bau busuk. Hal ini sudah terjadi sejak akhir tahun 2020 atau sejak putusnya kontrak dengan pihak ketiga dalam pengelolaan sampah.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru menyatakan sudah menambah armada pengangkut sampah dan mulai melakukan pembersihan, tapi dilapangan kenyataannya sampah menumpuk.

Anggota DPRD Provinsi Riau, Ade Hartati, mengkritisi soal sikap Pemko Pekanbaru yang bersikukuh pengelolaan sampah harus diberikan ke pihak ketiga, sesuai amanat undang-undang.

"Siapa bilang harus? Pemko mestinya melibatkan masyarakat, mulai dari RT sampai lurah dan tidak dilarang undang-undang juga," kata Ade Hartati.

Menurut Ade Hartati, jika Pemko tidak mau melibatkan masyarakat dan mewajibkan pengelolaan melalui pihak ketiga, ini akan menimbulkan tanda tanya. Ada apa?

"Dulu di masa kepemimpinan Herman Abdullah Pekanbaru menang Adipura berkali-kali, sekarang Pekanbaru penuh sampah," kata Ade.

Ade menyayangkan sikap Pemko yang dinilai terlalu lamban menangani persoalan sampah dan berlindung dibalik undang-undang.

Menurut Ade, menunggu proses tender pihak ketiga hanya membuang-buang waktu dan juga membuang-buang anggaran.

"Zamannya Herman Abdullah masyarakat dilibatkan, sampah dikelola masyarakat, dikoordinir oleh Lurah dan RW setempat. Hasilnya berkali-kali kita dapat penghargaan Adipura," ujarnya.***/zie