Rakor Penanggulangan Kemiskinan, Wagubri: Ada 3 Isu Perlu Diperhatikan
Selasa, 30-11-2021 - 15:29:56 WIB
Wagubri Edy Natar Nasution
TERKAIT:
 
 

BNEWS -Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) menggelar rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan Provinsi Riau 2021 di Gedung Daerah Balai Serindit, Selasa (30/11/2021). Rapat dibuka oleh Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edy Nasution.

Wagubri dalam sambutannya menyampaikan, TKPK Riau menyusun dokumen rencana penanggulangan kemiskinan daerah (RPKD), untuk menetapkan konsep pemahaman kemiskinan dan ruang lingkup intervensi kebijakan dalam upaya penanggulangannya.

"Ada tiga isu yang perlu menjadi perhatian sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi Riau, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan TKPK Provinsi Riau," kata Wagubri.

Menurut Gubri, peta kapasitas fiskal daerah Provinsi Riau pada tahun 2021 termasuk dalam level nomor dua, yakni kategori tinggi dengan indeks kapasitas fiskal daerah (KFD) 0,887. Mengalami penurunan sebesar 0,129 poin dibanding tahun 2020.

"Ini menunjukkan kapasitas fiskal daerah Provinsi Riau cukup memadai untuk secara bertahap menyelesaikan persoalan kemiskinan," jelasnya.

Namun, dari sisi derajat otonomi fiskal tahun 2021 daerah Provinsi Riau masih bergantung pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar 55,7 persen.

"Hal ini patut menjadi perhatian seluruh elemen di Pemerintah Provinsi Riau agar meningkatkan inovasi meningkatkan pendapatan asli daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal," kata Wagubri.

Sementara dari dimensi pendidikan, salah satu hasil yang diperoleh bahwa capaian angka partisipasi murni (APM) tingkat  SMA/MA masih di bawah capaian nasional. Namun, trend perkembangan antar waktu menunjukkan positif meski sempat mengalami penurunan di tahun 2020.

"Diharapkan melalui program yang mendukung peningkatan capaian indikator pendidikan seperti sekolah terbuka, bantuan bagi masyarakat tidak mampu dapat bersama-sama untuk ikut menyelesaikan persoalan ini," tuturnya.

Isu ketiga, kata Wagubri, dimensi kesehatan di Provinsi Riau persentase capaian cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di tahun 2020 baru mencapai 67,2 persen.

"Artinya masih cukup banyak Provinsi Riau yang urusan kesehatannya tidak sepenuhnya terlindungi oleh program pemerintah berupa JKN," ujar Wagubri.

Menurut Wagubri, isu kesehatan ini menjadi perhatian dan sebagai upaya bagi pemerintah daerah untuk secara bersama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya JKN.**/yas

 




 
Berita Lainnya :
  • Rakor Penanggulangan Kemiskinan, Wagubri: Ada 3 Isu Perlu Diperhatikan
  •  
    Komentar Anda :

     
    PILIHAN +
    #1 BNPT: Mengubah Pancasila Berarti Membubarkan Bangsa Indonesia
    #2 Let's Graze with Cows at Padang Mangateh
    #3 JualBuy.com, Startup Asli Anak Riau Resmi Diluncurkan
    #4 Airlangga Hartanto Serahkan SK Pada Adi Sukemi untuk Maju di Pilkada Pelalawan
    #5 Polda Riau Selidiki Uang BLT Covid-19 yang Diselewengkan
     

     

    Quick Links

     
    + Home
    + Redaksi
    + Disclaimer
    + Pedoman Berita Siber
    + Tentang Kami
    + Info Iklan
     

    Kanal

     
    + Nasional
    + Politik
    + Ekonomi
    + Daerah
    + Hukrim
     
     

     

     
    + Internasional
    + Lifestyle
    + Indeks Berita
     
     
    © 2020 berkabarnews.com, all rights reserved