Bupati Kampar Ikut Rakornas Secara Virtual dengan KPK dan Mendagri
Selasa, 31-08-2021 - 14:56:45 WIB
TERKAIT:
   
 

BNEWS - Untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat koordinasi nasional melalui virtual meeting bersama Pemerintah Provinsi dan Daerah di seluruh Indonesia, Selasa (31/8/2021).

Dalam rakor nasional ini sekaligus dilaunching program Sinergitas Pengelolaan Bersama Memonitoring Center for Prevention (MCP) yang dibuka secara Resmi oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto, didampingi Sekda Kampar Yusri, Inspektorat Febrinaldi Tridarmawan dan Kadis Kominfo mengikuti acara ini dari Kediaman Bupati di Desa Sei Lembu Makmur Kecamatan Tapung.

Rakor ini menurut Bupati tujuan utamanya adalah bagaimana pemerintah daerah memaksimalkan fungsi dan tugas inspektorat dalam membantu bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan perangkat daerah.

Ketua Komisi Permberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dalam rakor tersebut menjelaskan tentang 8 program intervensi pencegahan korupsi terintegrasi atau yang dikenal dengan Monitoring Center for Prevention (MCP) di Pemerintah Daerah yang memiliki 38 indikator dan 103 sub-indikator.

"Hal ini meliputi APIP, perizinan, pengadaan barang dan jasa, perencanaan dan penganggaran APBD, manajemen ASN, Tata Kelola Dana Desa, optimalisasi pendapatan daerah, dan manajemen aset daerah," ujar Catur.

Selanjutnya dalam penyelesaian aset bermasalah, KPK memberikan alur penyelesaiannya. Pertama, mengidentifikasi aset bermasalah, melakukan koordinasi dengan KPK, Kejaksaan, dan BPN yang kemudian menerbitkan rekomendasi penyelesaian aset.

Sementara itu Mendagri Tito Karnavian dalam arahannya menyampaikan hahwa ada empat hal utama yang dilakukan KPK untuk pencegahan korupsi.

"Pertama, upaya perbaikan dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintah. Kedua KPK membantu melakukan perbaikan masalah perizinan. Ketiga dalam sistem penganggaran harus ada sistem e-planning dan e-budgeting serta keempat, penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)," kata Mendagri.**/dai




 
Berita Lainnya :
  • Bupati Kampar Ikut Rakornas Secara Virtual dengan KPK dan Mendagri
  •  
    Komentar Anda :

     
    PILIHAN +
    #1 BNPT: Mengubah Pancasila Berarti Membubarkan Bangsa Indonesia
    #2 Let's Graze with Cows at Padang Mangateh
    #3 JualBuy.com, Startup Asli Anak Riau Resmi Diluncurkan
    #4 Airlangga Hartanto Serahkan SK Pada Adi Sukemi untuk Maju di Pilkada Pelalawan
    #5 Polda Riau Selidiki Uang BLT Covid-19 yang Diselewengkan
     

     

    Quick Links

     
    + Home
    + Redaksi
    + Disclaimer
    + Pedoman Berita Siber
    + Tentang Kami
    + Info Iklan
     

    Kanal

     
    + Nasional
    + Politik
    + Ekonomi
    + Daerah
    + Hukrim
     
     

     

     
    + Internasional
    + Lifestyle
    + Indeks Berita
     
     
    © 2020 berkabarnews.com, all rights reserved