LUBUK SIKAPING - Sejak diberlakukannya Undang Undang (UU) Desa, semua desa di Indonesia dan nagari di Provinsi Sumatera Barat, mendapat alokasi dana yang cukup besar dari APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara), tidak terkecuali Nagari Ganggo Mudiak di Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman.

Tapi dana yang cukup besar dari tahun ke tahun tetap saja belum cukup untuk mengakomodir tuntutan pembangunan dan aspirasi masyarakat yang terus berkembang dengan sangat dinamis.

“Artinya, untuk mendinamisasi kegiatan pembangunan di nagari, sangat diperlukan sumber-sumber dana alternatif,” kata Aria Barito, Wali Nagari Ganggo Mudiak.

Tentu saja kata Aria, sumber dananya sah dan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Karena itu, menurut Aria, ia bersama jajaran di lingkungan Pemerintahan Nagari Ganggo Mudiak, sudah sejak lama intensif melakukan upaya-upaya mencari sumbe-sumber dana alternatif, di luar sumber-sumber resmi yang sudah ada.

“Perlu kerja dan upaya yang keras untuk itu, tapi hal tersebut merupakan keniscayaan agar gerak pembangunan bisa dilakukan dengan lebih cepat lagi,” katanya.

Aria menunjuk contoh normalisasi Batang Alahan Panjang, yang sangat tidak mungkin sumber dananya diambilkan dari ADD (anggaran dana desa). Padahal normalisasi merupakan kebutuhan yang sangat mendesak karena keseharian anggota masyarakat di sana sering terusik manakala datang musim penghujan.

Aliran Batang Alahan Panjang yang melintasi nagari itu menjadi sumber ancaman yang sangat ditakutkan oleh masyarakat.

“Bila datang musim penghujan, nagari kami sering dilanda bencana banjir, bahkan tak jarang berupa banjir bandang, yang bersumber dari meluapnya Batang Alahan Panjang,” jelas Aria.

Sementara di sepanjang aliran sungai itu, menurut Aria, terdapat sejumlah rumah penduduk. Tidak ada jalan lain, untuk memberi rasa aman bagi masyarakat, satu-satunya upaya adalah dengan melakukan normalisasi Batang Alahan Panjang.

Salah satu upaya yang dilakukan Aria untuk mendapatkan sumber dana alternatif buat pembangunan di nagari itu adalah dengan memanfaatkan kunker dan memanfaatkan masa reses para anggota DPRD, baik tingkat Kabupaten Pasaman maupun DPRD Provinsi Sumatera Barat.

“Bagi kami, momen ini sangat berharga,” katanya.

Menurut Aria, bila ada anggota DPRD yang akan melakukan kunker ke Nagari Ganggo Mudiak, pihak pemerintahan nagari melakukan persiapan secara matang, baik mengenai rangkaian acara, lokasi kegiatan, dan lainnya.

“Yang tidak kalah penting adalah, kami mengundang sejumlah tokoh masyarakat untuk hadir pertemuan dengan anggota dewan yang kunker itu,” ia menjelaskan.

Bila dibuka sesi tanya jawab, lanjut Aria, pada saat itulah sejumlah tokoh masyarakat yang hadir di pertemuan itu mengemukakan sejumlah persoalan pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan yang sedang terjadi di Ganggo Mudiak.

“Semisal ada kawasan yang membutuhkan pembukaan jalan baru, pertemuan dengan anggota DPRD merupakan momen yang sangat pas untuk menyuarakannya,” terangnya.

Selain memanfaatkan kunker anggota DPRD, menurut Aria, pihaknya juga tidak pernah bosan melakukan pendekatan dan perjuangan ke pemerintahan yang lebih tinggi, baik tingkat kabupaten maupun provinsi, agar Nagari Ganggo Mudiak mendapatkan program untuk sejumlah kegiatan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat.

“Kita memang tidak mungkin hanya menunggu bola saja,” tutupnya.**/syf