WASHINGTON - Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) akan memobilisasi tekanan internasional untuk menggagalan kudeta militer di Myanmar yang terjadi Rabu (3/2/2021), setelah pemimpin sipil Aung San Suu Kyi resmi didakwa atas kepemilikan alat komunikasi ilegal.

"Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk memobilisasi semua aktor kunci dan komunitas internasional, untuk memberikan tekanan pada Myanmar guna memastikan bahwa kudeta ini gagal," kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam wawancara yang disiarkan oleh The Washington Post, Rabu.

Menurutnya, kudeta ini tidak dapat diterima setelah pemilu yang dia yakini pemilu tersebut berlangsung normal dan setelah periode transisi yang besar.

Sementara Gedung Putih mengatakan, penanganan kudeta di Myanmar adalah prioritas bagi Amerika Serikat dan sedang meninjau kemungkinan sanksi untuk Myanmar.

Ketua Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia, Charles Santiago juga mengatakan, tuduhan baru terhadap Suu Kyi, Presiden Myanmar, cukup menggelikan.

"Ini langkah absurd junta untuk mencoba melegitimasi perebutan kekuasaan ilegal mereka," katanya.

Sementara kantor berita Reuters tidak dapatmenghubungi polisi, pemerintah atau pengadilan untuk dimintai komentar. Tuduhan polisi yang meminta kasus dibawa ke pengadilan merinci bahwa enam radio walkie talkie telah ditemukan dalam penggeledahan di rumah Suu Kyi di Naypyitaw. Radio tersebut diimpor secara ilegal dan digunakan tanpa izin.

Dokumen yang ditinjau pada Rabu meminta penahanan Suu Kyi untuk menanyai saksi, meminta bukti, dan mencari penasihat hukum setelah menanyai terdakawa.

Sebuah dokumen terpisah menunjukkan polisi juga mengajukan tuntutan terhadap Presiden yang digulingkan Win Myint karena melanggar protokol untuk menghentikan penyebaran virus Corona selama kampanye pemilihan November lalu.

Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Suu Kyi memenangkan pemilu dengan telak. Namun militer, yang dipimpin oleh Panglima Angkatan Darat Jenderal Min Aung Hlaing, mengeklaim pemungutan suara itu dirusak oleh penipuan.

Pengambilalihan tersebut telah menggagalkan transisi panjang Myanmar menuju demokrasi. Kecaman keras dari negara-negara Barat, G7, dan PBB pun muncul.

Suu Kyi menghabiskan sekitar 15 tahun dalam tahanan rumah antara 1989 dan 2010 saat dia memimpin gerakan demokrasi negara. Dia tetap sangat populer di dalam negeri meskipun reputasi internasionalnya rusak karena penderitaan pengungsi Muslim Rohingya.

Militer telah memerintah Myanmar dari 1962 hingga partai Suu Kyi berkuasa pada 2015 berdasarkan konstitusi yang menjamin para jenderal memiliki peran utama dalam pemerintahan. ***