Bersama 4 Kepala Daerah, Bupati Kampar Tadatangani MoU dengan BPKP Jumat, 24/09/2021 | 17:28
BNEWS - Bupati Kampar, Catur Sugeng Susanto, menandatangani nota kesepakatan (MoU) dalam rangka memperkuat sinergitas kerjasama pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Bersamaan juga dilakukan dengan Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Inhil, Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Kuansing, di Aula Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau, Jumat (24/9/2021).
Dikatakan Bupati Kampar, dengan adanya penandatanganan ini, pemeritah daerah berterima kasih dan memberikan apresiasi kepada BPKP, yang diharapkan nantinya dapat memberikan pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten Kampar dan juga diharapkan dapat berkonsultasi seluas-luasnya dengan BPKP terkait pengelolaan keuangan daerah.
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala perwakilan BPKP Provinsi Riau, Fauqi Achmad Kharir, Bupati Bengkalis, Kasmarni, Bupati Kepualaun Meranti , H.M.Adil, Bupati Kuansing, Andi Putra, Bupati Siak, Alfedri dan Wakil Bupati Inhil, Syamsuddin, Sekda Kampar, Bustami H.Y.
Ikut hadir Direktur pengawasan akuntabilitas program lintas sektoral pembangunan daerah BPKP, Rizal Suhaili, Inspektur Kabupaten Kampar, Febrinaldi Tridharmawan, serta Kabag Kerjasama Nur Azman.
Ditambahkan Bupati, inti dari nota kesepakatan yang ditandatangani adalah terkait pelaksanaan supervisi kegiatan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar. kemudian juga untuk penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah ( SPIP ) dan pengelolaan resiko, penguatan kapabilitas APIP, serta pengawalan tata kelola keuangan dan Pembangunan Daerah dengan jangka waktu MoU selama 5 tahun.
Sementara itu Kepala perwakilan BPKP Provinsi Riau, Fauqi Achmad Kharir dalam sambutannya mengatakan, bahwa nota kesepakatan ini dimaksudkan sebagai pedoman operasional dalam melaksanakan kerjasama pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
"Dengan kesepakatan yang dijalin, diharapkan dapat memperkuat sinergitas antara perwakilan BPKP dengan pemerintah daerah, sehingga penyelenggaraan pemerintah daerah yang akuntabel dan aparat pengawasan intern pemerintah yang kapabel dapat terwujud," katanya.**/ril