Berkabarnews.com, Pekanbaru - Polda Riau bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026 di Aula Tribrata Mapolda Riau, Senin (27/4/2026), sebagai langkah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman musim kemarau panjang akibat fenomena El Nino.
Kegiatan penting ini dihadiri langsung oleh Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, para kepala daerah se-Provinsi Riau, jajaran TNI-Polri, BNPB, BMKG, pelaku usaha, serta berbagai instansi terkait lainnya yang memiliki peran penting dalam penanggulangan bencana.
Rapat koordinasi dibuka oleh Kapolda Riau Irjen Pol Dr. Herry Heryawan, yang menegaskan bahwa ancaman karhutla tahun 2026 harus dihadapi dengan langkah serius, terukur, penuh kesiapan, dan kolaborasi sejak dini.
“Karhutla bukan persoalan yang bisa ditangani setelah kejadian. Kita tidak boleh menunggu api membesar baru bergerak. Seluruh elemen harus memperkuat kesiapsiagaan dari sekarang, khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi,” tegas Kapolda Riau.
Irjen Herry menekankan bahwa berbagai langkah strategis harus dilakukan secara kolaboratif, mulai dari penyiapan embung air, penguatan sekat kanal, pembangunan menara pantau atau menara api, hingga penerapan pendekatan multi-helix yang melibatkan pemerintah, TNI-Polri, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat.
Dalam rapat tersebut juga hadir sejumlah pelaku usaha, termasuk perusahaan besar pemegang konsesi, yang turut menyatakan komitmen mendukung upaya pencegahan karhutla secara menyeluruh.
Menurut Kapolda, langkah utama yang harus terus diperkuat adalah pencegahan melalui peningkatan edukasi, literasi, dan sosialisasi secara masif kepada masyarakat agar terjadi perubahan pola pikir dan perilaku, sehingga masyarakat ikut mengambil peran aktif dalam menjaga lingkungan.
“Pencegahan adalah kunci utama. Kita harus membangun mindset bersama bahwa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab kolektif. Jangan membuka lahan dengan membakar, karena dampaknya bukan hanya hukum, tetapi juga merusak kesehatan, ekonomi, dan masa depan daerah,” ujarnya.
Kapolda juga meminta seluruh Kapolres jajaran aktif turun langsung ke lapangan memastikan kesiapan infrastruktur pendukung, mulai dari sumber air cadangan, embung, alat pemadam, kesiapan personel, masyarakat peduli api, hingga patroli terpadu berbasis teknologi.
Polda Riau juga terus memperkuat koordinasi dengan BNPB dan pemerintah pusat terkait mitigasi lanjutan, termasuk kemungkinan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca (OMC) atau hujan buatan jika situasi mengharuskan.
“Kita harus melakukan langkah-langkah luar biasa. Jangan sampai kelengahan kecil memicu bencana besar. Deteksi dini harus berjalan maksimal, survei harus berkelanjutan, dan setiap titik api harus dipadamkan secepat mungkin sebelum meluas,” tegasnya.
Dalam forum tersebut juga disampaikan bahwa Provinsi Riau memiliki luas lahan gambut sekitar 5,3 juta hektare, terbesar dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Kondisi ini menjadikan Riau sebagai salah satu wilayah paling rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan, terutama saat musim kemarau panjang dan peningkatan suhu ekstrem akibat El Nino.
Secara nasional, sekitar 53.000 hektare kawasan terdampak karhutla pada 2026, dengan wilayah terbesar berada di Kalimantan Barat dan Provinsi Riau.
Melalui rapat koordinasi lintas sektoral ini, Polda Riau bersama Forkopimda menegaskan komitmen kuat untuk memperkuat sinergi, kolaborasi, respons cepat, dan aksi nyata menghadapi ancaman karhutla sepanjang tahun 2026, demi menjaga keselamatan masyarakat serta kelestarian lingkungan di Provinsi Riau.**/ald
