Berkabarnews.com, Pekanbaru -  Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Riau menyoroti persoalan tunda bayar dan ketimpangan capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025, Selasa (7/4/2026).

Hal ini mengemuka saat rapat lanjutan yang digelar di Ruang Rapat Medium DPRD Provinsi Riau, sebagai bagian dari upaya mempercepat penyusunan rekomendasi strategis bagi perbaikan tata kelola pemerintahan daerah. Rapat dipimpin Ketua Pansus Androy Aderianda. 

Dalam rapat ini sejumlah OPD yang hadir antara lain Dinas Perhubungan, Biro Pemerintahan, Biro Umum, Biro Organisasi, BPBD, Dinas ESDM, Inspektorat, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Ketua Pansus LKPJ 2025, Androy Aderianda, menegaskan pentingnya pendalaman terhadap capaian kinerja OPD agar rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu menjawab persoalan riil di lapangan.

Sementara Dinas Perhubungan mengklaim sebagian besar program telah berjalan dengan memanfaatkan teknologi dan dukungan sumber daya manusia, meski masih terdapat ruang perbaikan pada beberapa kegiatan.

Biro Pemerintahan melaporkan capaian kinerja yang telah memenuhi target, termasuk penyelesaian tunda bayar tahun 2024 yang direalisasikan pada 2025. BPBD juga menyampaikan hal serupa dengan menuntaskan kewajiban tunda bayar.

Sementara itu, Biro Umum dan Biro Organisasi menyatakan program berjalan baik, namun tetap memerlukan evaluasi lanjutan. Berbeda dengan itu, Dinas ESDM mengungkapkan masih adanya tunda bayar yang belum terselesaikan dan menjadi perhatian serius.

Dari sisi pengawasan, Inspektorat memastikan fungsi pengawasan internal berjalan optimal dengan capaian sesuai target. Sedangkan Dinas PUPR menjelaskan bahwa meski anggaran menurun, indikator kinerja utama tetap tercapai, termasuk peningkatan layanan infrastruktur, penyediaan air minum, pengembangan kawasan strategis, dan pengelolaan irigasi.

Wakil Ketua Pansus, Indra Gunawan Eet, menekankan agar OPD yang masih menghadapi kendala segera melakukan pembenahan, terutama terkait penyelesaian tunda bayar dan optimalisasi program.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh berlarut karena berpotensi memengaruhi kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.

Pansus DPRD Riau memastikan akan terus melakukan pendalaman terhadap seluruh OPD sebagai dasar penyusunan rekomendasi yang komprehensif, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.**/Galeri