BNEWS – Koordinator Pusat (KORPUS) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Riau mengecam sikap Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan Eet, yang dinilai lebih aktif membela Penjabat (Pj) Gubernur Riau, SF Hariyanto, ketimbang menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan yang merugikan masyarakat.

Koordinator KORPUS BEM se-Riau, Teguh Wardana, menyebut Indra Gunawan Eet gagal menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat, terutama dalam dua isu krusial yang tengah menjadi sorotan publik, yakni kisruh Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (SPPDB) tingkat SMA/SMK sederajat, serta defisit APBD Riau 2024 yang hampir menyentuh angka Rp2 triliun.

“Pertanyaannya sederhana: Eet ini wakil rakyat atau wakil SF Hariyanto?” ujar Teguh dalam pernyataannya, Selasa (9/7/2025).

Sebagai Ketua Komisi V DPRD Riau yang membidangi urusan pendidikan, Teguh menilai Eet seharusnya menjadi yang terdepan dalam mengkritisi pelaksanaan SPPDB yang dinilai semrawut dan membuat ribuan orang tua serta siswa frustrasi. Namun, menurutnya, Eet justru memilih bungkam.

“Ketika masyarakat menjerit karena kekacauan sistem penerimaan siswa baru, Eet tidak bersuara. Tapi saat SF Hariyanto dikritik soal defisit anggaran, Eet justru yang paling rajin tampil membela. Ini ironi yang mencederai fungsi representasi rakyat,” kata Teguh.

Lebih jauh, Teguh juga menyoroti peran SF Hariyanto yang dalam debat calon gubernur beberapa waktu lalu mengaku sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Artinya, SF Hariyanto adalah pihak yang bertanggung jawab langsung atas penyusunan APBD. Namun saat isu defisit mencuat, SF justru tak tampil ke publik, sementara Eet yang sibuk memberikan pembelaan.

“Ke mana SF saat rakyat menunggu klarifikasi? Mengapa justru Eet yang repot menangkis kritik, padahal tanggung jawab anggaran ada pada TAPD yang dipimpin SF sendiri?” tambahnya.

Kritik BEM se-Riau juga mengarah pada sikap Eet yang menolak usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut defisit APBD. Bahkan, Eet dinilai mengalihkan isu tersebut dengan menyebutnya berkaitan dengan dinamika Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar. Pernyataan ini dianggap tidak etis dan berpotensi mencampuradukkan urusan partai dengan fungsi kelembagaan DPRD.

“Ini menyangkut uang rakyat, bukan soal siapa yang ingin jadi Ketua Golkar. DPRD adalah lembaga publik, bukan milik partai politik,” tegas Teguh.

Menurutnya, pembentukan Pansus merupakan mekanisme konstitusional untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Melemahkan fungsi itu dengan tudingan politis tanpa dasar hanya akan merugikan masyarakat.

“Jika Indra Gunawan Eet lebih sibuk menjaga citra SF Hariyanto daripada membela kepentingan publik, maka wajar jika masyarakat bertanya: siapa sebenarnya yang dia wakili di DPRD?” pungkasnya.**