BNEWS — Gabungan organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Riau bersama Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Riau mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna mengusut defisit anggaran sebesar Rp1,76 triliun dalam APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024. Desakan ini disampaikan dalam sebuah diskusi publik yang digelar di Pekanbaru, Selasa (25/06).

Defisit tersebut tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, dan dinilai janggal serta tidak transparan. Temuan BPK menyebutkan adanya belanja daerah yang tidak efisien, tumpang tindih anggaran, hingga dugaan lemahnya tata kelola keuangan pemerintah daerah.

"Defisit anggaran sebesar Rp1,76 triliun bukan persoalan kecil. Ini akan membebani APBD Riau tahun 2025 dan berpotensi menghambat pembangunan di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi masyarakat," ujar Ketua KNPI Riau, Fuad Santoso, dalam keterangannya kepada media.

Fuad menilai pengelolaan anggaran daerah bukan sekadar persoalan teknis atau angka, melainkan menyangkut kesejahteraan publik secara langsung. Karena itu, DPRD sebagai lembaga pengawasan tidak boleh tinggal diam.

“DPRD jangan hanya menjadi lembaga yang membubuhkan stempel. Mereka harus menjalankan fungsi pengawasan secara nyata. Kalau tidak, keberadaannya akan kehilangan makna di mata rakyat,” tegasnya.

Cipayung Plus Riau, yang terdiri dari sejumlah organisasi mahasiswa seperti KAMMI, HMI, GMNI, PMII, GMKI, IMM, dan Himapersis, turut menyuarakan sikap kritis terhadap DPRD. Mereka menuntut agar DPRD tidak hanya fokus pada kegiatan rutin dan penyusunan program pokok pikiran (pokir), melainkan segera membentuk Pansus independen yang bekerja secara transparan.

“Kami mendesak agar akar permasalahan ini diungkap tuntas, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, hingga realisasi. Jika ada pelanggaran, harus ada pertanggungjawaban yang jelas. Ini menyangkut uang rakyat dan tidak boleh ada pembiaran,” tulis Cipayung Plus dalam pernyataan sikapnya.

Lebih lanjut, mereka memberikan ultimatum kepada DPRD. Jika tidak ada langkah konkret dalam waktu dekat, mahasiswa dan pemuda akan kembali turun ke jalan dalam aksi unjuk rasa yang lebih besar.

“Ini adalah gerakan moral. Jika DPRD tetap diam, kami akan konsolidasi lebih luas dan hadir lebih banyak. Kami tidak akan tinggal diam melihat uang rakyat disalahgunakan,” tutup Fuad.**/rls