Oleh: Kaharuddin S.Si (Koordinator Pusat BEM SI 2022/2023)

BERBAGAI pihak sangat antusias, terkhusus pemuda Indonesia, menyambut proses transisi
pemerintahan yang berlangsung dalam suasana kondusif dan bersahabat, menuju pelantikan
presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto dan Gibran
Rakabuming Raka pada tanggal 20 oktober 2024 mendatang.

Para pemuda menaruh harapan besar pada kepemimpinan Prabowo-Gibran, sebagai pemerintahan yang baru, agar lebih memperhatikan bidang Pendidikan, karena masih banyak orang tua yang khawatir menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang perguruan tinggi.

Sebagaimana salah satu visi misi Prabowo-Gibran menjadi harapan untuk direalisasikan, yakni melanjutkan program kartu Indonesia pintar yang menyasar pada kualitas pengajar, pendidik dan murid, serta memperluas cakupan program hingga ke perguruan tinggi.
 
Meningkatkan kualitas sistem pendidikan di seluruh Indonesia, menyediakan beasiswa bagi putra puteri petani, nelayan, guru dan buruh (jenjang Pendidikan S1-S3).

Setelah kualitas penduduknya mumpuni melalui perbaikan di bidang pendidikan, harapannya
juga bagaimana Prabowo-Gibran dapat memanfaatkan bonus demografi yang sedang terjadi di Indonesia, tentu sangat berdampak pada angkatan kerja, yakni dengan meningkatnya jumlah usia produktif sehingga negara memiliki potensi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi, usaha, bisnis dan industri, yang pada gilirannya dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Dengan begitu tentu akan tercipta lapangan kerja seluas-luasnya, angka kemiskinan pun dapat dikurangi dan masyarakat bisa sejahtera.

Selain memiliki kepintaran tentu juga wajib memiliki tubuh yang sehat. Di sektor kesehatan anak-anak Indonesia memiliki pola hidup sehat dan mendapatkan makanan yang bergizi melalui program makan siang gratis sehingga salah satu masalah stunting dapat teratasi.

Kemudian tersedianya tenaga kesehatan di seluruh penjuru negeri karena saat ini jumlah dokter dan dokter spesialis di Indonesia masih kurang, dimana rasionya hanya 0,47 dan menempati urutan 147 di dunia, serta fasilitas kesehatan yang memadai karena saat ini banyak masyarakat Indonesia yang masih berobat ke luar negeri.

Tentu masyarakat berharap pemerintahan Prabowo-Gibran mempunyai rumusan kebijakan yang pro rakyat dalam rangka memajukan berbagai sektor kehidupan masyarakat, dapat menjadikan Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju. Terjadinya pemerataan pembangunan yang bukan hanya terjadi pada kota-kota besar tetapi juga terhadap daerah kepulauan ataupun yang terpencil, sehingga masyarakat yang berada di pelosok pun merasakan manfaatnya.

Selanjutnya tidak kalah penting adalah bagaimana pemerintahan Prabowo-Gibran dapat menekan tingkat kriminalitas di Indonesia, berdasarkan informasi dari Pusiknas (Pusat informasi kriminal nasional) dari Januari-April 2024 terdapat 138.880 kasus kejahatan.

Hal tersebut disebabkan ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan sosial, rendahnya kesadaran hukum dan kemajuan teknologi informasi. Sehingga dalam mengatasi kriminalitas di Indonesia adalah meningkatkan akses pendidikan, penegakan hukum, program pencegahan kriminalitas, ruang partisipasi dan pemberdayaan ekonomi.

Sebagai pemerintahan yang baru tentu memiliki kebijakan yang baru pula, namun terjadinya
transisi yang harmonis tentu menjadi pemerintahan yang berkelanjutan dan dapat melihat program atau kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintahan sebelumnya, jikalau baik dilanjutkan dan apabila tidak agar dapat dievaluasi.***