JAKARTA - Mengingat keadaan yang belum aman dari Covid-19, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah (Pemda) tidak memaksakan penerapan adaptasi new normal (kebiasaan baru) tanpa pertimbangan yang benar.

Jokowi mengimbau Pemda harus mempertimbangkan data-data sains dan saran-saran dari para ilmuwan dalam membuat kebijakan.

"Jangan sampai kita berani membuka masuk ke new normal, tetapi keadaan datanya masih belum memungkinkan. Jangan dipaksa," tegas Jokowi saat memberikan arahan terkait penanganan Covid-19 di Posko Penanganan dan Penanggulangan Covid-19 Provinsi Jawa Tengah, Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, pada Selasa (30/6/2020).

Dilansir dari siaran pers Kementerian Sekretaris Negara, sejumlah tahapan yang harus disiapkan sebelum menetapkan kebijakan new normal di daerah adalah penyiapan prakondisi. Setelah prakondisi dilakukan, maka yang perlu diperhatikan adalah waktu penerapan dengan mempertimbangkan data-data sains seperti indikator angka penambahan kasus (Rt dan R0).

"Timing-nya harus tepat. Jangan sampai Rt-nya masih tinggi di atas 1, R0-nya masih tinggi, kita sudah berani buka. Hati-hati, jangan membuat kebijakan tanpa sebuah data sains yang jelas," Jokowi menegaskan.

Presiden juga mengingatkan daerah untuk menentukan terlebih dahulu sektor priotitas dan tidak dilakukan tergesa-gesa.

"Tidak langsung dibuka semuanya. Apakah sektor industrinya sudah memungkinkan, silakan. Apakah sektor pariwisatanya sudah memungkinkan, silakan. Tetapi juga mungkin masih dibatasi, kalau kapasitas biasanya 1.000 ya 500 dulu. Tidak usah tergesa-gesa karena yang kita hadapi ini dua, kesehatan dan ekonomi yang semuanya harus berjalan dengan baik," paparnya.

Langkah terakhir adalah monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara rutin dan berkala.

"Kalau prioritas sudah ditentukan, kita jangan lupa untuk setiap hari, setiap minggu, setiap dua minggu terus dievaluasi, dimonitor dan dievaluasi. Kalau memang keadaannya naik, ya tutup lagi. Harus berani memutuskan seperti itu," terang Jokowi.**